Pastikan Hak Pilih Warga Binaan saat Pemilu 2024, Kanwil Kemenkumham Jatim Gandeng Komnas HAM
Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Catur Andy Erlambang
Jumat, 31 Maret 2023 16:51 WIB
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Kanwil Kemenkumham Jatim berkoordinasi dengan Komnas HAM dalam rangka mengupayakan hak pilih warga binaan pemasyarakatan (WBP) pada Lapas/Rutan di wilayahnya untuk pesta demokrasi mendatang.
Kakanwil Kemenkumham Jaitm, Imam Jauhari, mengatakan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan hajatan paling besar tahun ini, tak terkecuali di lapas dan rutannya. Maklum, dari sekitar 27.500 warga binaan, sekitar 23.000 di antaranya merupakan pemilih potensial.
BACA JUGA:
Nekat Bobol Rumah Warga, Begini Nasib Maling di Sidoarjo
Kanwil Kemenkumham Jatim Dukung Penerapan Keadilan Restoratif Jadi Pidana Alternatif
Polisi di Sidoarjo Ungkap Peredaran Mercon Ilegal
Bagian dari HAM, Imigrasi Malang Berperan Aktif dalam Evaluasi KLA
"Angka ini tentunya tergolong sangat besar. Begitu juga potensi konflik yang kemungkinan bisa terjadi," ujarnya, Jumat (31/3/2023).
Tak heran jika aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, TNI dan jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim akan all out mengamankan gelaran Pemilu 2024.
"Persiapan sudah kami laksanakan sejak awal, jadi kami lebih siap lagi menyiapkan data administratif yang dibutuhkan agar warga binaan tidak kehilangan hak pilihnya," kata Imam.
Pemenuhan data administratif itu di antaranya adalah penerbitan e-KTP bagi warga binaan yang belum punya kartu identitas elektronik. Ia menyebut, pemenuhan identitas menjadi hal dasar yang diperlukan agar WBP bisa masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).
"Kami telah melakukan perekaman e-KTP sejak awal tahun dan saat ini sudah rampung," tuturnya.
Kanwil Kemenkumham Jatim juga telah mengajukan daftar pemilih potensial ke KPU. Terdapat beberapa lapas yang memiliki pemilih potensial lebih dari 1.000 orang.
"Ada 6 satker pemasyarakatan yang pemilih potensialnya lebuh dari 1.000 orang. Paling banyak di Lapas Malang dengan pemilih potensialnya mencapai 2.667 orang," ucapnya.
Tidak hanya aparat penegak hukum yang dilibatkan, terbaru Komnas HAM juga digandeng untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemenuhan hak pilih warga binaan.
"Komnas HAM akan memastikan langsung di lapangan, kami berharap ada rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan sehingga kami lebih siap lagi dalam menghadapi pemilu 2024," urai Imam.