PWNU Bengkulu Ungkap Kecurangan: Munas NU Tidak Sah, Diwarnai Kebohongan

Rabu, 24 Juni 2015 19:02 WIB

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU yang digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 14 Juni 2015 lalu dianggap tidak sah karena diwarnai kebohongan dan terdapat agenda susupan yang tidak sesuai.
Demikian kata Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Bengkulu, KH. Abdullah Munir yang disampaikan kepada wartawan (23/6). 

Kebohongan yang dimaksud, menurut Kiai Abdullah Munir, dalam undangan Munas jelas menyebutkan bahwa agenda Munas adalah pembahasan masail diniyyah atau masalah-masalah keagamaan.

Faktanya Munas malah cenderung diarahkan membahas masalah yang berkaitan dengan keorganisasian, yakni mekanisme ahlul halli wal’aqdi (AHWA) dalam pemilihan Rais Aam. 

“Ini kan jelas menyimpang. Undangan dan agendanya berbeda. AHWA itu bukan termasuk masail diniyyah. Memang ada siasat dilakukan pembahasan soal masalah keagamaan secara cepat, tapi kemudian muncul materi susupan soal AHWA itu,” kata Kiai Abdullah Munir yang hadir bersama tiga pengurus PWNU Bengkulu ke Munas tersebut.

Ia menceritakan pembahasan mengenai AHWA itupun dilakukan dengan janggal karena terkesan kuat hanya dimintakan persetujuan peserta. Sementara ketika ada peserta yang menolak dan memberikan argumentasi langsung dipotong.

“Ada pengurus PWNU Bengkulu saat menyampaikan pendapat, kok tiba-tiba ada peserta lain yang langsung bersuara ramai dan bahkan pada maju. Ini cara apa, kok dikondisikan demikian,” paparnya menyayangkan.

Kiai Abdullah Munir juga mempertanyakan proses Munas yang disebutkan sebagai forum Syuriyah tapi tidak dihadiri oleh petinggi Syuriyah di PBNU. Munas ini hanya diikuti sedikit dari jajaran pengurus Syuriyah PBNU. Sementara yang aktif justru banyak dari jajaran pengurus Tanfidziyyah PBNU dan pengurus lajnah serta lembaga. 

“Terus jadi masalah lagi. Katanya Munas ini untuk membahas materi Muktamar, kok ketua SC Muktamar yang membidangi materi Muktamar tidak ada. Kami heran,” ungkapnya.

Ia juga menemukan kebohongan lain yakni di dalam draft keputusan Munas yang dibagikan kepada peserta tercantum Konferensi Besar (Konbes) 2014 dan Konbes 2015 sebagai dasar pijakan.

“Ini forum Munas kok malah rujukannya Konbes. Dan lagian Konbes yang dimaksud itu tidak menyepakati dan memutuskan soal AHWA. Memang sempat ada pembahasan tapi tidak selesai, apalagi sampai muncul keputusan. Jadi Munas itu soalah-olah hanya untuk melegitimasi kebohongan mereka,” tuturnya.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video