Buntut Pembatasan Wawancara pada Bupati Blitar, Puluhan Wartawan Demo di Depan Pendopo
Editor: Nur Syaifudin
Wartawan: Tri Susanto
Jumat, 25 Agustus 2023 13:57 WIB
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Puluhan wartawan di Blitar menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Ronggo Hadi Negoro Blitar, Jumat (25/8/2023). Unjuk rasa ini digelar buntut pembatasan wawancara yang dilakukan tim bupati pada wartawan yang hendak mewawancarai Bupati Rini Syarifah.
Pembatasan wawancara yang dilakukan awak media kepada Bupati Rini Syarifah, terjadi saat orang nomor satu di Kabupaten Blitar itu menghadiri sebuah acara di Wisata Kampung Coklat, Selasa (22/8/2023).
BACA JUGA:
Mantan Wabup Bondowoso Ambil Formulir Penjaringan Calon Bupati di DPC PDIP Blitar
Dilaporkan Hilang Tiga Hari Lalu, Nenek di Blitar Ditemukan Tak Bernyawa di Sungai Brantas
Kantor Imigrasi Blitar Deportasi Gadis Berkewarganegaraan Ganda ke Singapura
PT Harta Mulia Serahkan Sertifikat Redistribusi Tanah, Bupati Blitar: Jaga Baik-Baik
Sebelum melakukan door stop, beberapa wartawan dihubungi seorang Staf Dinas Kominfo Kabupaten Blitar dan mewanti-wanti agar tidak menanyakan hal-hal di luar agenda siang itu. Begitu pun saat wawancara door stop, beberapa orang meminta agar tidak menanyakan pertanyaan di luar konteks.
"Hari ini kami menyampaikan aspirasi terkait dengan beberapa perlakuan yang dilakukan instrumen Protokoler Bupati Blitar terhadap teman-teman media yang membatasi teman-teman wartawan untuk memberikan pertanyaan di luar yang diinginkan. Misalkan Bupati sedang meresmikan sesuatu, ya maunya hanya diwawancarai soal itu, tidak mau menjawab pertanyaan yang lain," ujar Irfan Anshori koordinator aksi yang juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Blitar Raya.
Hal senada diungkapkan Robi Ridwan, Koordinator Daerah (Korda) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Blitar Raya. Dia menjelaskan, tak hanya dibatasi, namun beberapa wartawan juga mendapatkan perlakuan represif.
Padahal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers mengemban fungsi kontrol sosial, termasuk di dalamnya menyampaikan kepada publik, sikap dan langkah apa yang diambil seorang kepala daerah terkait dinamika sosial yang terjadi di wilayahnya.
Salah satu instrumen penting wartawan dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya adalah dengan melakukan wawancara tanya jawab secara langsung.
Simak berita selengkapnya ...