Soal Wacana DPRD Pasuruan Gulirkan Hak Interpelasi, Lujeng: Jelaskan Alasannya ke Publik
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Ahmad Fuad
Kamis, 29 Februari 2024 21:32 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Wacana penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Kabupaten Pasuruan pasca mutasi pejabat yang dilaksanakan oleh Pj. Bupati Andrianto, menuai respons dari Lujeng Sudarto, Direktur LSM Pusaka.
Lujeng mengatakan bahwa interpelasi adalah hak konsitusional DPRD. Namun, ia menekankan agar DPRD bisa menjelaskan dasar penggunaan hak tersebut.
BACA JUGA:
Giliran Sejumlah LSM dan Ormas Desak Warung Karaoke di Gempol 9 Tutup
Terkesan Ditelan Bumi, Ormas GAIB Pertanyakan Perkembangan Kopi Kapiten dan Kasus Hasani
Penyusunan Raperda Tempat Hiburan Harus Libatkan Banyak Pihak
Soal Perda Tempat Hiburan Malam, Lujeng Pasang Badan Jika Ada Prostitusi
"Saya secara pribadi sangat setuju, asal jangan hanya gertakan belaka. Perlu penjelasan konkret alasan interpelasi itu, supaya publik tahu," kata aktivis senior tersebut kepada BANGSAONLINE.com saat ditemui di halaman Gedung DPRD, Raci, Bangil, Kabupaten Pasuruan, Kamis (29/2/2024).
"DPRD menilai kebijakan pj. bupati menggelar mutasi kepada 55 pejabat OPD tingkat eselon II, III, IV, dianggap bermasalah. Letak permasalahannya itu harus dijelaskan, jangan hanya karena empat ASN di lingkungan setwan (dimutasi) lalu membuat DPRD kebakaran jenggot," cetusnya.
Simak berita selengkapnya ...