Bupati Mojokerto Beberkan Konsep Atasi Tantangan pada 2025

Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Nina Puji Rahayu
Senin, 04 Maret 2024 17:15 WIB

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, saat membeberkan solusi atasi tantangan di tahun 2025. Foto: NINA PUJI RAHAYU/BANGSAONLINE

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Pemkab Mojokerto menggelar Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) RKPD 2025 dan RPJMD 2025-2045, Senin (4/3/2024). Bupati Mojokerto, Ikfina Fatmawati, mengidentifikasi setidaknya 25 permasalahan lingkup bidang urusan pemerintahan dan pembangunan manusia tahun 2025.

Sebanyak 24 tantangan juga teridentifikasi di bidang lingkup bidang perekonomian dan infrastruktur. Agenda yang dihadiri sejumlah pejabat terkait itu juga dimeriahkan dengan pameran UMKM dan produk unggulan daerah.

Selain itu, ada hiburan kesenian rakyat yang mengisahkan pertarungan pendekar lereng Bukit Welirang yang dimainkan siswa SMPN 1 Pacet dan SMAN Puri. Lalu, ditampilkan pula tarian asli Kabupaten Mojokerto, Bedoyo Putri Mojosakti.

"Kita bersyukur karena tahun 2023 mendapatkan penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja tim koordinasi daerah vokasi. Hanya ada 2 daerah di Jatim, yakni Kabupaten Mojokerto dan Gresik," kata Ikfina.

"Ini yang kita jalankan, bagaimana kita mensingkronkan antara ketersediaan lapangan kerja di Mojokerto dengan pendidikan kerja. Sehingga terjadi link and macht. Ini yang kita garap serius di tahun 2024 dan sudah proses," imbuhnya.

Bupati Mojokerto saat memperlihatkan RKPD 2025 dan RPJMD 2025-2045 yang baru diteken kepala OPD. Foto: NINA PUJI RAHAYU/BANGSAONLINE

Berbicara soal tentang kurangnya pelatihan kerja bersertifikat, bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini mengungkapkan tengah menjalankannya dengan pendampingan dari Kemenaker. Dikatakan pula, Identifikasi tentang perlunya peningkatan manajemen ASN dibidang Merit System dan Core Value Ber-AKHLAK.

"Semangat kita ini dan kita upayakan untuk bisa terjadi internalisasi bagi seluruh ASN di Pemkab Mojokerto. Belum optimalnya peningkatan akses air minum aman dan sanitasi aman itu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat," ujarnya.

Pembahasan berlanjut tentang minimnya tata kelola aksesbilitas dan layanan transportasi massal. Ikfina pun bersyukur lantaran pemerintah provinsi menyediakan Bus Trans Jatim yang sudah masuk ke wilayah yang dipimpin, "Kita akan kaji kebutuhan prioritas dan titik mana Pemkab Mojokerto akan menyediakan transportasi publik."

Pemkab Mojokerto juga mengidentifikasi 10 isu strategis, yakni penuntasan kemiskinan dengan sistem regsosek dan perlindungan social adaptif terintegrasi.

"Kita sudah bekerja sama dengan BPS dan saya sudah meng-SK- kan masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrim, termasuk pemantauannya. Karena kemiskinan adalah fluktuasi sehingga intervensi yang kita lakukan adalah betul-betul yang sesuai dengan kondisi dari warga," ucapnya.

Kedua percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting akibat tingginya pernikahan anak di Kabupaten Mojokerto. Ikfina mengatakan, "Ini yang menjadi penyebab tingginya stunting. Ini menjadi masalah kita. Kita butuh bapak ibu untuk menjaga anak-anak kita."

Simak berita selengkapnya ...

1 2