Eks Komisioner KPU Gresik Tanggapi Putusan MK soal Ambang Batas Parpol Usung Paslon di Pilkada 2024
Editor: Novandryo W S
Wartawan: Syuhud
Rabu, 21 Agustus 2024 11:46 WIB
GRESIK,BANGSAONLINE.com - Mantan Komisioner KPU Gresik, Makmun menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas syarat partai politik (Parpol) yang bisa mengusung pasangan calon di Pilkada serentak 2024.
Dikatakan Makmun, MK kembali membuat gebrakan dengan mengeluarkan Putusan No 60/PUU-XXII/2024, yang membawa harapan baru bagi proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia, termasuk di Kabupaten Gresik.
BACA JUGA:
Pascaputusan MK 60, NasDem Gresik Siap Berangkatkan Calon di Pilkada 2024
Beredar Karikatur Yani-Alif di Medsos, Peluang Duet di Pilkada Gresik Kian Menguat
Dukungan Masyarakat untuk Syahrul di Pilkada Gresik Melonjak, Efek Kabar Alif Gandeng Gus Yani?
Markasim Halim Digadang Jadi Salah Satu Kandidat Pendamping Syahrul Munir di Pilkada Gresik 2024
"Putusan MK ini sebagai langkah progresif untuk menciptakan kontestasi pilkada yang lebih adil dan memperkaya keragaman calon kepala daerah yang bisa dipilih oleh masyarakat," ucap mantan Komisioner KPU Gresik periode 2014-2024 ini kepada BANGSAONLINE, Rabu (21/8/2024).
Ia mengungkapkan bahwa putusan MK ini merupakan kabar gembira. Terutama bagi partai politik yang selama ini menghadapi tantangan besar dalam proses pencalonan kepala daerah.
“Keputusan ini merekonstruksi syarat pencalonan sehingga lebih memudahkan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam pilkada. Hal ini tentu akan menghadirkan lebih banyak pilihan bagi warga, yang pada akhirnya dapat memperkuat demokrasi di tingkat lokal,” tuturnya.
Dalam konteks Kabupaten Gresik, dengan daftar pemilih tetap Pemilu 2024 adalah 961.992, maka mengikuti Putusan MK 60/PUU-XXII/2024, yang berbunyi;
'Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten/kota tersebut," jelasnya.
Simak berita selengkapnya ...