Tafsir Al-Hijr 76-77: Jokowi, Najan Keramat, Nging Jo Koyo Kuwi
Selasa, 26 Januari 2016 03:55 WIB
Oleh: Dr. KHA Musta'in Syafi'ie MAg. . .
BANGSAONLINE.com - "Wa innaha labisabil muqim, inn fi dzalik la'ayat li al-mu'minin". Para saudagar Arab, ketika hendak berdagang ke luar negeri, seperti ke Syam dan sekitarnya biasa melewati desa Shadaf, daerah bagian negeri nabi Luth A.S. yang dulu diazab Tuhan. Al-Qur'an menasehati, hendaknya mereka bisa mengambil pelajaran dari desa Shadaf itu, toh sering mereka lewati dan mereka saksikan, betapa porak porandanya. Padahal, sebelumnya subur loh jinawe. Seolah al-Qur'an berkata begini: "sudahlah, tinggal beriman saja, dijamin pasti selamat di dunia dan selamat pula di akhirat".
BACA JUGA:
Tafsir Al-Anbiya' 48-50: Abu Bakar R.A., Khalifah yang Rela Habiskan Hartanya untuk Sedekah
Tafsir Al-Anbiya' 48-50: Momen Nabi Musa Berkata Lembut dan Keras kepada Fir'aun
Tafsir Al-Anbiya 48-50: Fir'aun Ngaku Tuhan, Tapi Tak Mampu Melawan Ajalnya Sendiri
Tafsir Al-Anbiya' 41-43: Arnoud Van Doorn, Petinggi Partai Anti-Islam yang Justru Mualaf
Terkait dengan kebijakan pemerintah sekarang, sejatinya ayat ini adalah nasehat agar berkaca kepada sejarah masa lampau atau kebijakan pemerintahan yang lalu atau negara-negara lain, baik yang berakibat baik maupun yang berakibat tidak baik. Orang beriman pasti mencontoh yang baik, sedangkan yang "kafir" (tertutup) memilih sesuai selera. Kafir di sini bukanlah mengingkari Allah SWT sebagai Tuhan, melainkan nuraninya tertutup nafsu dan keserakahan. Kini kita lihat tingkah sang presiden kita.
Pertama, dari sisi kebijakan pemerintah bidang politik. Pak Soeharto dulu terkenal bertangan besi dan intervensi banget kepada partai politik bahkan kepada oraganisasi kemasyarakatan, keagamaan seperti NU. Dulu hanya ada dua partai politik, yakni PPP dan PDI, plus Golkar. PDI yang suaranya sedikit amat mudah dikuasai, sementara PPP yang berbasis umat islam masih didominasi oleh tokoh-tokoh militan, seperti KH Munasir, KH Yusuf Hasyim dll.
Lalu, muktamar PPP versi Naro cepat-cepat diadakan dan cepat pula disahkan oleh pemerintah. Akibatnya, PPP berantakan. Naro C.S. menjadi kroni Pak Harto. Apakah pemerintah Jokowi seperti ini?.
Simak berita selengkapnya ...