PAN Tolak Pemilihan Gubernur Lewat DPRD
Kamis, 11 Februari 2016 00:50 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wacana pemilihan gubernur lewat DPRD yang dilontarkan Partai Kebangkitan Bangsa terus menuai penolakan. Terbaru, Partai Amanat Nasional (PAN) juga menolak salah satu hasil rekomendasi Mukernas PKB tersebut. Alasannya bila pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui DPRD, maka akan mendegradasi lembaga parlemen. Pasalnya, DPRD saja dipilih langsung oleh rakyat, sehingga menjadi kontradiktif kalau eksekutif justru dipilih dewan.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPW PAN Jatim, Suli Da’im. Politsi PAN yang juga menjabat sebagai pimpinan Komisi E DPRD Jatim itu mengingatkan wacana pemilihan gubernur lewat DPRD adalah wacana lama yang kemudian dilegalkan melalui UU Pilkada. Namun karena dianggap memicu kontroversi akhirnya RUU itu dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo lewat PERPPU sehingga sistem yang digunakan sampai saat ini adalah pemilihan langsung.
BACA JUGA:
Sudah Rekom Gus Barra, PAN Jatim Minta PAN Mojokerto Tak Buka Pendaftaran Cabup
Jelang Rakerwil II PAN Jatim, Gubernur Khofifah Diusulkan Capres 2024
Emil Dardak Sebut Luar Biasa, Dua Parpol Bukber dengan Kiai Asep dalam Waktu Bersamaan
Dewan Minta Pemprov Jatim Beri Stimulus untuk Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi
Politisi senior PAN ini mengaku heran kalau belakangan wacana pemilihan gubernur melalui DPRD kembali dilontarkan. Terlebih hal itu dilakukan oleh partai politik yang dahulu menolak mati-matian sistem pemilihan kepala daerah tak langsung. Karena itu, pihaknya mengimbau agar tetap menggunakan sistem pemilihan langsung sesuai aturan yang ada.
“Saat ini sistem yang berlaku adalah pemilihan langsung. Jadi sebaiknya kita tetap jalankan saja sesuai UU. Biarkan saja kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana DPRD. Kita saja dipilih oleh rakyat berdasarkan suara terbanyak. Jadi sebaiknya demikian pula dengan kepala daearah. Dengan begitu kepala daerah terpilih punya legitimasi yang sama kuatnya dengan DPRD,” tutur mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Jatim ini kepada Didi, wartawan bangsaonline.com, Rabu (10/2).
Suli justru berharap agar kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat, supaya eksekutif mau menyapa rakyat. Kalau mereka dipilih oleh anggota dewan ia khawatir eksekutif hanya mau menyapa DPRD karena tidak merasa punya ikatan batin dengan rakyat. Kalau sampai ini terjadi, maka pemimpin yang dihasilkan adalah pemimpin yang jauh dengan rakyat.
Simak berita selengkapnya ...