Habiskan Rp 398 Juta, Harga Lakip Setwan Kabupaten Malang Tertinggi di Jatim

Jumat, 11 Maret 2016 01:56 WIB

MALANG, BANGSAONLINE.com - Bupati Malang, Dr. H. Rendra Kresna dalam memimpin pemerintahannya di periode pertamanya secara terus menerus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD). Namun, ternyata hal itu tidak diimbangi oleh aparatur di jajarannya selaku kuasa pengguna anggaran (KPA).

Pengamat pengelolaan keuangan daerah, Mohammad Dawud kepada BANGSAONLINE.com mengatakan, pihaknya sengaja memelototi beberapa daerah yang terindikasi melakukan pemborosan pengelolaan keuangan yang menjadi kuasanya.

Hasil dari pantauannya, ternyata yang banyak terjadi melakukan pemborosan anggaran dan tidak relevan dalam penggunaannya, justru di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Padahal, kata dia, jika memperhatikan pidato Presiden Jokowi, salah satu isinya dikatakan agar setiap daerah tidak melakukan pemborosan dalam penggunaan anggaran yang sekiranya tidak diperlukan.

Namun, ujar Dawud, yang terjadi justru pembuatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang sangat fantastis, yakni tahun 2015 kemarin dianggarkan Rp 398 juta lebih. Hal ini menurut Dawud, sangat tidak relevan, mengingat membuat atau penyusunan laporan kinerja tersebut untuk membayar uang lembur saja, mencapai Rp 107 juta lebih. ''Lalu pertanyaannya berapa hari, berapa halaman, berapa orang yang lembur dan masing-masing menerima berapa?,” kata dia.

Dia menyontohkan, di daerah lain seperti Blitar, hanya dianggarkan di kisaran Rp 24 juta, di Sampang hanya dianggarkan tidak lebih dari Rp 3 juta. "Sungguh ironis memang Negara ini, semestinya aparat hukum sudah bisa bergerak untuk melakukan penyelidikan dengan adanya penggunaan anggaran yang tidak semestinya itu.” bebernya.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video