Jokowi: Uang Orang Indonesia di Luar Negeri Rp 11 Ribu Triliun, Faisal Basri: Mafia Masuk Sistem
Senin, 01 Agustus 2016 23:12 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Presiden Joko Widodo sangat berharap masyarakat yang ikut pengampunan pajak dapat melakukan repatriasi dana. Sebab, ada begitu banyak dana-dana orang Indonesia yang disimpan di luar negeri.
"Data Kementerian Keuangan, ada 11 ribu triliun uang orang Indonesia yang disimpan di luar negeri. Kalau data yang ada di kantong saya, lebih banyak lagi," kata Jokowi dalam acara Sosialisasi Amnesti Pajak di JIExpo, Kemayoran, Senin (1/8).
BACA JUGA:
Amnesti Pajak, DJP Jatim II Peroleh Uang Tebusan Rp 1,6 Triliun
Tax Amnesty Masih Sisakan Problem Keadilan
Didatangi Sri Mulyani, Sikap Muhammadiyah Berubah, Batal Gugat UU Tax Amnesty
Haram, Presiden Panggil Hakim MK
Jokowi tidak mempermasalahkan adanya perbedaan mengenai jumlah uang orang Indonesia yang disimpan di luar negeri. Hal yang paling penting, kata dia, dana-dana tersebut bisa dibawa pulang ke Indonesia untuk membantu pembangunan di dalam negeri.
"Negara sangat butuh arus uang masuk dan juga investasi," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, dana repatriasi akan sangat bermanfaat bagi negara. Jokowi menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai instrumen investasi mulai dari surat berharga negara hingga proyek-proyek infrastruktur.
"Jika diinvestasikan ke proyek infrastruktur dan juga industri misalnya, akan sangat menambah lapangan pekerjaan," ujar Jokowi.
Di sisi lain, ekonom senior Faisal Basri dalam diskusi "Nasib Paket Ekonomi Di Tangan Kabinet Baru" di Jakarta, Senin, (1/8) mengatakan, keberadaan kartel atau mafia di Pemerintahan Jokowi-JK sudah bukan rahasia umum lagi. Kartel-kartel tersebut bahkan sudah berada langsung di dalam sistem.
Dia menjelaskan, Pemerintahan Jokowi-JK memiliki program ambisius dengan membangun mega-mega proyek yang bernilai fantastis. Sementara penerimaan negara sedang defisit, sehingga harus membuat kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Kebijakan-kebijakan pemerintahan rezim sekarang menurut Faisal tak lebih karena dipengaruhi oleh kartel yang menyusup di dalamnya.
"Contohnya dengan gampang Lion Air mengumumkan delay karena cuaca. Kalau karena cuaca, semua (maskapai) juga delay. Tapi pemerintah diam saja," ujar Faisal.
Faisal menyatakan demikian merujuk pada pemilik Lion Air Rusdi Kirana yang saat ini menjadi Wantimpres. Para pengusaha lainnya juga menjadi kroni pemerintah.
Simak berita selengkapnya ...
sumber : kompas.com/detik.com