Hutang SPM Pemkab Situbondo Rp 4,7 Miliar, DPRD Minta BPK RI Audit Investigasi
Wartawan: Hadi Prayitno
Minggu, 14 Agustus 2016 20:59 WIB
Lebih jauh Hadi Prianto menegaskan, bahwa amburadulnya pengelolaan dana SPM ini yang membuat empat fraksi di DPRD Situbondo menolak pertanggungjawaban pengunaan APBD 2015. Oleh karena itu, Hadi meminta Bupati Dadang Wigiarto secepatnya mempertanggung jawabkan penggunaan dana SPM tersebut sebab Perda pertanggungjawaban APBD 2015 mestinya harus sudah masuk ke Gubernur Jawa Timur 15 Agustus.
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan juga telah membeberkan adanya dugaan data pasien fiktif 2015 maupun 2016. Dalam catatan Fraksi PDIP Perjuangan, sejak Januari hingga April 2016 ditemukan 1.262 pasien diduga fiktif.
Rinciannya, bulan Januari ada 31 pasien rawat jalan, bulan Maret ditemukan 1.021 pasien diduga fiktif terdiri dari dari pasien rawat jalan 50 orang, pasien rawat darurat 52 orang dan pasien rawat inap 919 orang. Sedangkan Bulan April ada 210 pasien rawat jalan diduga fiktif.
Untuk tahun 2015 pasien yang diduga fiktif baru ditemukan 152 orang, namun jumlah ini masih bisa bertambah mengingat proses entry data yang melibatkan tim ahli masih sedang berlangsung.
Dugaan adanya pasien SPM fiktif tersebut terungkap karena data pasien di rumah sakit tak terdaftar di Bagian Kesra Pemkab Situbondo, padahal sesuai Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2010 bahwa pengguna dana SPM harus mendapatkan rekomendasi Bupati yang diajukan melalui Bagian Kesra. (had/rev)