Realisasi Serapan Anggaran Cukup Tinggi, Pencairan DAU Banyuwangi Sesuai Jadwal
Selasa, 30 Agustus 2016 22:51 WIB
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Pemkab Banyuwangi masih beruntung karena tidak mengalami penundaan pencairan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat. Padahal di Jatim saja total penundaaan DAU mencapai Rp 2,6 triliun. Kabupaten bergelar Sunrise of Java ini tetap menerima DAU sesuai jadwal. DAU yang diterima Banyuwangi pada tahun ini sebesar Rp 1,341 triliun.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan bersyukur, setelah membaca Peraturan Menteri Keuangan, ternyata Banyuwangi termasuk daerah yang tidak dipotong atau ditunda DAU-nya. "Antara lain, karena realisasi penyerapan anggaran di Banyuwangi cukup tinggi,” ujar Anas seusai rapat koordinasi bersama DPRD, Forpimda, dan jajaran SKPD terkait tantangan perekonomian 2016, Selasa (30/8).
BACA JUGA:
Pemkot Kediri Studi Tiru Layanan Aduan 112 dan SP4N LAPOR! ke Pemkab Banyuwangi
Bupati Banyuwangi Gelar Halalbihalal Bersama Ribuan Pegawai Pemerintah
Dongkrak Pencatatan KI Komunal, Kemenkumham Gandeng Pemkab Banyuwangi-Dewan Kesenian Blambangan
PTPN dan KAI Gelar Program "Relawan Bhakti BUMN"
Seperti diketahui, pemerintah menunda pencairan DAU bagi sejumlah daerah untuk penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 125/PMK.07/ 2016 tentang penundaan penyaluran sebagian DAU tahun 2016.
Menurut Anas, penilaian posisitif dari pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan daerah Banyuwangi karena Banyuwangi telah menerapkan pengelolaan keuangan dengan sistem cash budget. Sistem ini menjadikan SKPD dalam melakukan kerja wajib sesuai dengan jadwal perencanaannya. Anggaran belanja daerah Banyuwangi juga dianggap proporsional antara belanja untuk .gaji dan tunjangan dengan belanja pembangunan.
Selain itu, lanjut dia, serapan APBD Banyuwangi pada awal Agustus lalu telah mencapai 50,03 persen dari total dana Rp2,8 triliun. Hal ini menunjukkan satuan kerja di Pemkab Banyuwangi berusaha keras memacu kinerja agar tidak molor melakukan semua kegiatan yang telah ada di dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) masing-masing.
"Sejak awal tahun 2016, bahkan akhir 2015 lalu, memang saya bilang serapan harus dipacu karena kondisi ekonomi sedang penuh tantangan. Kalau APBD tak dipacu, ini akan susah. Dengan modal kepercayaan dari pemerintah pusat ini, kami akan terus bekerja keras mengoptimalkan kinerja birokrasi dan tata kelola keuangan daerah," ujarnya.
Selain DAU tidak mengalami penundaan, pada tahun ini Banyuwangi juga masih menerima Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat, yang nilainya mencapai Rp 170 miliar. Dari sana tersebut, lanjut Anas, yang Rp 90 miliar digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah dan sisanya untuk pembiayaan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan.
"Kita juga mendapatkan Dana Insentif Daerah sebesar Rp 30 miliar. Ini merupakan apresiasi khusus dari pemerintah pusat, karena kita dinilai mampu mengelola keuangan daerah dengan baik. Salah satu indikatornya keberhasilan Banyuwangi mempertahankan WTP murni selama empat tahun berturut-turut," papar Anas.
Dengan APBD yang terserap optimal, berbagai pekerjaan di masyarakat berjalan seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan sebagainya.
Simak berita selengkapnya ...