Dewan Kritisi Draf SO Pemkab Sumenep, Curigai Ada Upaya Pertahankan Rezim Lama

Rabu, 31 Agustus 2016 16:10 WIB

SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Belum tuntasnya proses struktur organisasi (SO) terus menimbulkan persepsi miring dari semua kalangan, tidak terkecuali dari wakil rakyat di gedung perlemen. Lambannya pembahasan tersebut dinilai merupakan salah satu strategi pemerintah daerah untuk mempertahankan rezim lama.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath. Menurutnya, berdasarkan draf SO dan hasil kajian akademik menunjukkan adanya mempertahankan rezim baru di kalangan elite yang berada di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Salah satunya, bisa dilihat dari komposisi 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep yang saat ini ditetapkan sebagai kecamatan tipe A. Padahal, menurut Darul dilihat dari tipologi dan tatanan ekonomi kerakyatan di semua Kecamatan tidak sama.

Salah satunya, Kecamatan Masalembu yang hanya membawahai empat desa dengan Kecamatan Ganding yang sampai membawahi sebanyak 14 desa. ”Draf (SO) aneh, ada usaha mempertahankan rezim yang ada dan jauh dari spirit pemerintahan yang good government,” kata Darul kemarin.

Selain itu, eksekutif dinilai kurang serius menuntaskan pembahasan SO. Itu terlihat penyelesaian naskah akademik yang lambat. Padahal, penerapan peratutan tentang pemerintah pusat telah memberikan sejak tahun 2015, yakni dengan adanya rencana pembentukan peraturan (RPP).

Bahkan, pada tahun yang sama legislatif telah menyetujui anggaran naskah kademik soal SO sebesar Rp 120 juta. Itu sebagai salah satu uapaya legislatif dalam menjunjung tinggi spirit penerapan RPP yang saat ini sudah menjadi PP.

Pemerintah pusat saat ini mengupayakan penataan birokrasi agar lebih efisien. Sinyal itu dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2016 yang mengamanatkan agar sturktur organisasi (SO) pemerintah mulai dari pusat hingga daerah ditata kembali.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video