Tax Amnesty Masih Sisakan Problem Keadilan
Rabu, 28 September 2016 00:58 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Hingga saat ini, tax amnesty (pengampunan pajak) masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Kendati demikian, tax amnesty yang ketiga kali dalam sejarah Indonesia (setelah tahun 1964, 1984) ini bisa dibilang lumayan sukses.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec., Ph.D dalam Gelar Inovasi Guru Besar Seri II bertajuk “Tax Amnesty : Antara Harapan dan Kenyataan”, di Ruang Kahuripan 300, Gedung Manajemen, pada Selasa (27/9).
BACA JUGA:
Amnesti Pajak, DJP Jatim II Peroleh Uang Tebusan Rp 1,6 Triliun
Didatangi Sri Mulyani, Sikap Muhammadiyah Berubah, Batal Gugat UU Tax Amnesty
Haram, Presiden Panggil Hakim MK
Tidak Ada Dana Masuk dari LN dalam Program Tax Amnesty, Pemerintah Dinilai tidak Jujur
Prof. Tjipto masih menyayangkan sedikitnya jumlah wajib pajak yang terdaftar. Nyatanya, jumlah wajib pajak yang terdaftar hanya berkisar 18 juta. “Kalau dilihat dari jumlah penduduk Indonesia, atau jumlah seluruh pebisnis Indonesia, 18 juta itu sedikit sekali,” tandasnya.
Prof. Tjipto menganggap, salah satu faktor diadakannya program amnesti pajak ini didasari atas banyaknya orang atau badan bisnis yang tidak taat pajak. “Ibaratnya orang berpikiran, lha wong saya sudah bekerja keras kok, ngapain harus bayar,” jelasnya.
Dalam talkshow tersebut, hadir pula Guru Besar Ekonomi Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNAIR Prof. Kacung Maridjan, Ph.D, mengatakan, kemampuan pemerintah untuk melakukan penarikan pajak mengalami penurunan. Sehingga, program ini diharapkan bisa menjadi stimulator bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut Prof. Kacung, bila defisit mencapai maksimal tiga persen dari produk domestik bruto, maka presiden bisa berpotensi dimakzulkan.
“Bila defisit itu mencapai tiga persen dari PDB, politik akan gaduh karena presiden melanggar undang-undang. Presiden bisa dimakzulkan, meski sekarang parpol (partai politik) dukungannya mengarah ke presiden,” terang Prof. Kacung.
Menurut Prof. Kacung, kebijakan amnesti pajak memang dirasa tidak mempertimbangkan asas keadilan. Karena negara memberikan ampunan bagi warga negara yang tidak melaporkan dan membayar pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, justru itulah kebijakan amnesti pajak dirasa tepat dilaksanakan agar penerimaan keuangan negara tercapai.
Simak berita selengkapnya ...