DPRD Gresik Minta Pemkab Tertibkan Reklame di Rumija
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Senin, 03 Oktober 2016 17:13 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik meminta agar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkab Gresik terkait penanganan reklame menertibkan segala jenis reklame yang terpasang di jalan untuk kepentingan umum atau Rumija (ruang milik jalan). Sebab, pemasangan reklame dengan model tersebut dilarang sejak terbitnya UU (Undang-Undang) Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang efektif berlaku mulai 15 September 2012, lalu.
"Sejak keluarnya UU 28, segala jenis reklame Rumija seharusnya sudah tidak ada lagi di Gresik. Namun di Gresik masih banyak diketemukan reklame bercokol di trotoar maupun di pembatas tengah jalan di Gresik," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Gresik, Mujid Riduan, kemarin.
BACA JUGA:
Bupati Gresik dan Ketua PA Teken Kerja Sama Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak
Bupati Gresik Tunjuk Achmad Hadi Jabat Plt Sekda
Bupati Gresik Pasang Rambu Larangan Kendaraan Besar Melintas di Jalan Betiring-Prambangan
Pembangunan TPST Ditolak Warga Sidomukti, Dewan Panggil Kepala DLH Gresik
Menurut dia, di kota Gresik atau sudut-sudut kecamatan di Kabupaten Gresik masih banyak pengusaha reklame yang memasang reklame di Rumija. Seperti di sepanjang jalur di jalan protokol di kota Gresik. Juga Videotron di depan gedung DPRD Gresik, di Jalan KH.Wachid Hasyim dan beberapa reklame bando, kaki-kakinya berada di atas trotoar atau jalan untuk pejalan kaki.
Seharusnya, lanjut Mujid, reklame-reklame di Rumija tersebut sudah ditertibkan. Dan, kalau izinnya sudah habis, tidak boleh diperpanjang. Kalau diperpanjang, maka pemilik reklame (pengusaha) harus mengikuti aturan yang berlaku.
"Komisi A sudah berkali-kali mengingatkan agar reklame yang pemasangannya melanggar aturan tersebut ditertibkan. Terlebih, reklame yang izinnya sudah habis. Karena keberadaan reklame seperti itu menyalahi amanat Undang-Undang 28 tahun 2009," jelas anggota ketua FPDIP DPRD Gresik asal Menganti ini.
Mujid menjelaskan, di UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 Ayat (2) disebutkan, jenis pajak yang boleh dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan. Selain itu, pajak parkir, air tanah, sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Dan di dalam ayat 3 disebutkan, daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
Simak berita selengkapnya ...