Terbukti Lakukan Penistaan Agama, MUI: Tindak Tegas Ahok, Muhammadiyah Tolak Kunjungan

Selasa, 11 Oktober 2016 21:48 WIB

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melakukan penistaan agama dan ulama. MUI meminta aparat penegak hukum proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas.

Ketua MUI KH Maruf Amin mengatakan, sehubungan dengan pernyataan Ahok di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan;

”… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..”.

Pernyataan Ahok tersebut, lanjut KH Maruf Amin, telah meresahkan masyarakat, sehingga MUI mengkaji dan menyampaikan sikap mereka. Alquran surah Al Maidah ayat 51, lanjutnya, secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin.

Ulama pun wajib menyampaikan isi surah Al Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin Muslim itu wajib. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.

MUI menyatakan kandungan surah Al Maidah ayat 51 adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Alquran. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan ayat Alquran tersebut merupakan penghinaan terhadap ulama dan umat Islam dan memiliki konsekuensi hukum.

"Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Ahok dikategorikan melakukan penistaan agama dan menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum," tegas KH Maruf Amin dalam siaran pers, Selasa (11/10).

KH Maruf Amin menuturkan, MUI merekomendasikan pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Selanjutnya, pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Alquran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.

"Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan agama serta penghinaan terhadap ulama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum," tegasnya.

KH Maruf Amin meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Sementara itu, rencana kunjungan Ahok ke PP Muhammadiyah pada Selasa (11/10) pukul 15.00 WIB secara tegas ditolak pengurus PP Muhammadiyah lantaran telah menodai Alquran. Penolakan disebar melalui jejaring sosial whatsapp dan facebook dari Nuswantoro Sekretaris PWM DKI Jakarta.

Dalam siarannya disebut, bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah menolak rencana kedatangan Ahok pada Selasa, 11 Okt 2016 jam. 15.00 ke kantor PP Muhammadiyah di Jln. Menteng Raya 62, Jakarta Pusat.

Sehubungan dengan itu kepada Pimpinan dan Ortom serta Warga Muhammadiyah sewilayah DKI Jakarta untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, terkendali dan terkoordinasi.

Mengetahui penolakan tersebut, umat Islam menyambut gembira atas sikap tegas dari PP Muhammadiyah terhadap Ahok yang kini jadi sorotan atas kasus Penistaan Alquran. Bahkan organ kepemudaan Muhammadiyah secara resmi sudah melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri.

"Alhamdulillah PP Muhammadiyah membatalkan agenda kunjungan penista Qur'an dan agama Islam. Padahal saya sudah siapkan asbak dan sepatu butut. Pelajarannya: jangan bersopan santun dengan orang arogan dan songong," ujar ustadz Fahmi Salim di laman facebooknya.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video