Korkab Blitar Nilai Nominal Bantuan PKH Terlalu Kecil
Wartawan: Tri Susanto
Kamis, 15 Desember 2016 17:45 WIB
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program Kementerian Sosial bersama lintas Kementerian lain dinilai kurang maksimal membantu masyarakat miskin di Kabupaten Blitar.
Hal ini diungkapkan Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Blitar Mahbub Al Farabi, berdasarkan hasil perhitungan dan analisa biaya sekolah yang dilakukan tim pendamping PKH di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Blitar.
BACA JUGA:
Khofifah Blak-blakan Tak Setuju Jika Kemensos dan KemenPPA Digabung di Kabinet Prabowo-Gibran
Human Capital Index Jadi Pengukur Kinerja Pemerintah, Khofifah Ajak Pihak Terkait Bersiap
Bupati Kediri Gelar Halal Bihalal Bareng Masyarakat di Pendopo Panjalu
Khofifah Sapa Pilar Sosial Jatim: Pendamping PKH, TKSK, dan Tagana Kunci Pengentasan Kemiskinan
Menurutnya, jumlah bantuan yang diberikan ke penerima manfaat PKH, baik anak yang masih SD, SMP maupun SMA dinilai sangat kecil. Bahkan untuk uang saku saja dinilai masih kurang.
Mahbub Al Farabi mengatakan, saat ini nominal bantuan yang diberikan melalui PKH untuk anak SD hanya 112.500 rupiah, untuk anak SMP 187.500 rupiah, dan SMA 250.000 rupiah. Itu pun jumlah itu harus diberikan 3 bulan sekali, sehingga pemberian bantuan ini dinilai mubadzir dan tidak benar-benar mengena karena manfaat utama siswa menerima bantuan untuk meringankan biaya sekolah belum dirasakan siswa sepenuhnya.
"Jika dilihat dari nominalnya untuk uang saku saja masih kurang, apalagi jika harus digunakan untuk membayar buku pelajaran dan yang lainnya," jelasnya kepada wartawan, Kamis (15/12).
Mahbub mengaku sudah menyampaikan permasalahan ini melalui laporan evaluasi per 3 bulanan ke Kementerian Sosial RI. Tetapi sampai sekarang belum mendapatkan jawaban.
Mahbub menambahkan, sesuai data, sampai pertengahan tahun 2016, total penerima manfaat PKH siswa SD di Kabupaten Blitar mencapai 16.246 anak, siswa SMP mencapai 8233 anak, dan siswa SMA mencapai 4572 anak.
"Kita sudah sampaikan keluhan masyarakat tersebut dengan harapan ke depan akan lebih baik, " pungkasnya. (tri/rev)