Mahalnya 'Mahar' Jadi Pejabat di Jombang, 5 Nama Diduga Sebagai Pengepul
Senin, 02 Januari 2017 12:42 WIB
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Gerbong mutasi skala besar di lingkup Pemkab Jombang, bakal bergerak pada awal tahun 2017. Selain hal mendasar pada kebutuhan daerah dan perintah Kemendagri, tidak ada lagi yang bisa menghentikan laju gerbong mutasi kali ini.
Namun yang perlu dicatat, meski sepanjang Kepemimpinan Nyono - Mundjidah kerap melakukan mutasi, sejauh ini dampak bagi layanan publik masih dipertanyakan. Pernyataan ini disampaikan langsung Aan Anshori, direktur Lingkar Indonesia Untuk Keadilan (LInK). Menurutnya, tidak adanya perbaikan di pelayanan publik, lantaran mutasi jabatan tersebut desas-desusnya hanya jadi ajang dugaan penerimaan suap.
BACA JUGA:
Pemkab Jombang Mutasi 491 Pejabat Pemerintah, Sisakan Dua Kursi Kepala Dinas
Usai Pelantikan Pejabat, Tujuh SKPD Pemkab Jombang Tanpa Pimpinan
Bupati Jombang Lantik 669 Pejabat di TPA Banjardowo
Bupati Jombang Bantah Ada "Mahar" dalam Mutasi
"Saya meyakini (dampak mutasi bagi layanan publik) masih jauh dari ekspektasi warga. Jika dibandingkan dengan bupati sebelumnya, Nyono-Munjidah belum pernah sekalipun terdengar melakukan survei kepuasan publik terhadap layanan pemkab. Padahal melalui instrumen survei kepuasan ini, pemkab bisa dengan mudah melakukan perbaikan," terang Aan panggilan pegiat anti korupsi ini, Senin (2/1/2017)
Jangankan melakukan survei, lanjut Aan, duet ini juga absen total dalam membangun piranti holistik pengaduan warga seandainya menemukan hambatan layanan.
Kata dia, jika survei kepuasan publik bukan menjadi pedoman utama dalam mutasi birokrasi, maka mutasi hanyalah modus menumpuk kekayaan dengan cara melawan hukum. Sebagaimana terjadi pada Bupati Klaten yang tertangkap tangan menerima suap dari ratusan pejabat yang dimutasi.
"Jombang sendiri telah punya catatan buruk betapa rekrutmen Sekda yang terkesan seperti dagelan beberapa tahun lalu berakibat sangat fatal hingga berujung turunnya KPK ke Jombang," tukas Aan. Ini menjadi warning untuk Bupati Nyono agar tidak bermain api dalam proses mutasi kali ini.
Bahkan kabar jika Bupati Nyono meminta bantuan kekuatan politik untuk mengintervensi KPK, di mata Aan justru merupakan tantangan bagi KPK. "Jangan pernah meremehkan kemampuan teknologi yang dimiliki KPK, apalagi berpikir lembaga antirasuah ini bisa diintimidasi dengan kekuatan partai politik," tegasnya.
Sebaliknya, ia mendesak bupati agar menggunakan momentum kedatangan KPK ke Jombang, sebagai pintu masuk memperbaiki kualitas transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan publik. Misalnya, dengan menerapkan zona integritas sebagai upaya preventif mengamputasi nalar koruptif.
Simak berita selengkapnya ...