DPR Berang Luhut Izinkan Jepang Beri Nama Pulau Indonesia, Susi: Hanya Negara yang Boleh

Rabu, 18 Januari 2017 00:23 WIB

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Ketua Komisi IV DPR, Edhi Prabowo mengaku tidak sependapat dengan kebijakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan yang membolehkan pihak asing memberi nama pulau di Indonesia.

"Saya pikir tidak harus orang asing berikan nama. Kalau Pak Luhut itu pejuang saya pikir maksudnya baik, saya percaya, tapi saya tidak setuju pendapat beliau," kata Edhi di Komplek DPR Senayan, Jakarta, dilansir Merdeka.com, Selasa (17/1).

Dia menyarankan agar pemerintah memberi nama pulau dengan nama-nama pahlawan yang berjasa untuk Indonesia. "Nama pulau dikasih nama asing, kenapa tidak berikan nama pahlawan kita karena itu berjuang pada kita," ujarnya.

Dalam pandangan Edhi, penamaan pulau di Indonesia dengan nama asing tidak akan menarik perhatian wisatawan asing. Wisatawan mau datang ke Indonesia karena keindahan pulau, bukan karena nama.

"Loh, apa alasan mereka bisa menamakan pulau kita, tujuannya apa. Orang kalau minat itu dasarnya karena ada apa di dalam pulau itu. Orang datang ke Raja Ampat itu karena di sana indah, datang ke Bali karena budayanya bagus, jadi bukan karena nama. Mau nama seindah apapun jelek ya jelek," ujarnya.

Guna penamaan pulau di Indonesia sudah ada aturan tersendiri, jadi tidak semua pihak dapat memberi nama. "Saya pikir penamaan apapun kalau aturan sudah ada," tutupnya.

Dilansir Detik.com, anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal juga menyatakan keberatannya kepada Menteri Susi terkait rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan yang ingin bekerjasama dengan Jepang di Pulau Morotai.

"Sekarang kita mendengarkan isu adanya pulau-pulau yang dikerjasamakan dengan negara lain. Ini saya heran, kok yang meributkan ini Menko Maritim. Harusnya yang punya isu ini kan Kementerian KKP. Saya baca berita tadi, Sultan Tidore ini protes, ini Pulau Morotai katanya akan dikerjasamakan dengan Jepang," ujar Andi saat Raker bersama KKP yang menghadirkan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti di komisi IV, Senayan, Selasa (17/1).

Menurutnya, isu ini sangat sensitif. Pemerintah diharapkan mengkaji kembali, dan jangan hanya berbicara yang belum jelas aturannya. Anggota fraksi PKS ini mengatakan, jika kerja sama ini dilanjutkan maka sama saja Indonesia memperjualbelikan pulau-pulau.

"Hari ini masih pulau kita, nanti mungkin anak cucu kita enggak ada lagi itu pulau. Saya kira Ibu Menteri (Susi Pudjiastuti) harus tegas memberikan masukan dan arahan. Sebagai menteri teknis saya harap tegas, jangan ada kepentingan politik, tapi kepentingan untuk Merah Putih kita," ujarnya.

Dia sangat berharap, Susi bisa memberi masukan kepada Kemenko Maritim terkait rencana ini agar tidak menimbulkan keributan untuk Bangsa dan Negara.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video