Anggota DPR RI Bakal Sidak PT Smelting Soal Nasib 309 Karyawan
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Jumat, 03 Maret 2017 18:05 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Nasib 309 karyawan PT. Smelting yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal akhirnya terdengar oleh anggota DPR RI, salah satunya Eni Maulani S dari Fraksi Golkar.
Ia berjanji menyikapi serius persoalan tersebut. Sebab, dampak mogok kerja di PT.Smelting tersebut tidak hanya berimbas pada produksi Smelting. Namun, juga berdampak kepada produksi PT. Freeport Indonesia.
BACA JUGA:
PT Smelting Raih Penghargaan Pembina Kemitraan Terbaik Bidang Penanaman Modal dari Pemkab Gresik
Kasus Dugaan Penyelewengan Dana CSR Beras: Kejari Gresik Periksa Kades Roomo, Sekdes Mangkir
Beras dari Dana CSR Bau dan Tak Layak, Warga Desa Roomo Gresik Demo Kades
Berkontribusi Penanggulangan TBC, Kemenko PMK dan Suara Surabaya Beri Penghargaan PT Smelting
"Kami akui mogoknya 309 karyawan Smelting itu dampaknya besar, termasuk Freeport. Perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat tersebut tidak bisa kirim konsentrat ke Smelting," kata Eni saat menggelar dialog bersama pengurus dan Orsa (organisasi sayap) DPD II Golkar Gresik, di kantor DPD Jalan Panglima Sudirman, Jumat (3/3).
Eni mengaku, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan data terkait kasus PHK 309 karyawan Smelting. "Kami akan cari tahu. Saya selaku Anggota DPR RI asal Dapil X (Gresik-Lamongan) akan mengagendakan sidak ke Smelting," janji Eni.
BERITA TERKAIT:
- DPRD Gresik Ungkap Fakta-fakta Hasil Hearing Terkait PHK 309 Karyawan PT Smelting
- Soal PHK 309 Karyawan, Manajemen Smelting Minta Hearing secara Terpisah
- SP FSPMI Pertanyakan Sikap Kadisnaker yang Berubah-Ubah Soal Nasib 309 Karyawan PT Smelting
Eni mengungkapkan, bahwa dalam aturan ketenagakerjaan seperti yang tertuang dalam UU (Undang-Undang) Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, bahwa perusahaan tidak boleh sewenang-wenang melakukan PHK terhadap buruh atau karyawan yang sedang melakukan mogok kerja.
"Sebab, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan dimaksud di antaranya, mulai teguran 1, 2 dan 3 maupun perundingan yang melibatkan pihak terkait seperti Disnaker, DPRD dan lainnya. Jadi, tidak boleh perusahaan seenaknya PHK karyawannya. Jangan karena mogok, perusahaan tidak produksi lalu PHK. Semuanya ada tahapan dan aturannya," pungkasnya. (hud/rev)