Dewan Minta Risma Tak 'Halangi' Proses Hukum Lurah Tanah Kali Kedinding
Editor: Rosihan
Wartawan: Maulana
Selasa, 09 Mei 2017 01:21 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Upaya penangguhan penahanan Mudjianto, Lurah Tanah Kali Kedinding oleh Kejari Tanjung Perak yang dilakukan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ditentang. Anggota komisi C DPRD Surabaya Vinsensius meminta agar wali kota tidak menghalangi proses hukum yang saat ini tengah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjung Perak.
Aksi ‘pasang badan’ itu dilakukan Risma melalui surat permohonan yang diajukan ke Kejari Tanjung Perakbernomor 180/2991/436.1.2/2017 tertanggal 5 Mei. Risma meminta agar Kajari Tanjung Perak menangguhkan penahanan Lurah Mudjianto dalam kasus dugaan pungli pengurusan sertifikat prona.
BACA JUGA:
Kantor BPN Surabaya II Kembali Diobok-obok Tim Saber Pungli
OTT Kantor BPN II Surabaya, Tim Saber Pungli Baru Tetapkan 1 Tersangka
Siswa Miskin SMPN 7 Surabaya Ditarik Biaya Rp 685 Ribu
Seharusnya, kata Awey, Risma memberikan pendampingan hukum, bukan meminta penangguhan penahanan. “Semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum,” ujarnya, Senin (8/5).
Awey berharap, agar wali kota mendorong siapa pun dia harus diproses hukum agar masalah ini cepat selesai. Jika mengajukan surat penangguhan penahanan, hal ini akan mencoreng citra pemerintah itu sendiri.
“Siapa pun yang melakukan kesalahan harus diproses. Ini tidak mendidik, jangan sampai wali kota melakukan intervensi hukum,” imbuhnya.
"Lurah sebagai garda terdepan dalam pelayanan masyarakat seharusnya tidak melakukan punguta-pungutan liar. Ini merupakan pembelajaran yang tidak baik, karena sebagai aparat pemerintahan harus memberikan keteladanan yang baik," pungkasnya.
Sementara itu, Kasintel Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie membenarkan telah menerima surat dari wali kota Surabaya. “Suratnya Bu Risma kita terima tadi,” ujarnya.
Simak berita selengkapnya ...