DPRD Kaji Ulang Penyertaan Modal BPR Kota Kediri

Wartawan: Arif Kurniawan
Senin, 05 Juni 2017 23:31 WIB

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - DPRD Kota Kediri berpikir ulang untuk memberikan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Permodalan Rakyat (PD BPR) Kota Kediri sebesar 20 miliar pada tahun anggaran 2017 ini. Sebab, saat ini kredit bermasalah atau non perfoming loan (NPL) yang dialami BPR Kota Kediri sudah mencapai 38 persen.

Selain itu, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri menyatakan dengan peraturan OJK nomor 3 tahun 2016 tidak ada sanksi jika PD BPR Kota Kediri tidak mampu memenuhi sebagai BPRKU 3 dengan modal inti minimal Rp 50 miliar.

Ini diungkapkan Kepala OJK Kediri Slamet Wibowo, jika BPR Kota Kediri secara jaringan kantor sudah masuk BPRKU 3.

"POJK adalah transisinya, tidak berarti kalau dia sudah buka cabang di sana harus sekian, yang penting modalnya tidak turun, karena jika dipaksa harus 50 berat juga. Dan iya, tidak ada sanksi jika tidak mampu memenuhi itu. Kalau kita hanya mendorong penguatan suatu BPR saja," kata Slamet Wibowo.

Di pihak DPRD sendiri rupanya ada kekhawatiran dalam memberikan suntikan dana tersebut. Bahkan pihak DPRD yang menggelar Pansus dua kali di Solo juga belum menemukan hasil. DPRD menilai belum saatnya mengucurkan modal mengingat dari hasil audit BPR masih menyisakan kredit bermasalah yang cukup tinggi

Tak hanya itu, dari Pansus tersebut masih terjadi perdebatan antara eksekutif dan legislatif terkait payung hukum berupa Raperda tentang BPR ini. Hal ini diungkapkan anggota salah satu anggota Pansus Ayub Hidayatullah.

Menurutnya, yang menjadi persoalan adalah di mana pihak eksekutif menginginkan Raperda penyertaan modal dimasukkan menjadi satu dengan Perda BPR.

"Rekomendasi teman-teman agar Raperda dipecah menjadi 2 perda BPR dan Perda penyertaan modal. Pertimbangan di beberapa daerah Perda penyertaan modal dipisah, sehingga akan lebih mudah dalam pengajuan penyertaan modal," kata Ayub.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video