Prabowo: Presidential Threshold 20% Lelucon Politik dan di Luar Akal Sehat
Kamis, 27 Juli 2017 22:51 WIB
BOGOR, BANGSONLINE.com - Presidential threshold 20% adalah lelucon politik dan di luar akal sehat. Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas Bogor (Kamis, 27/7/2017). Karena itu, tegas Prabowo, Gerindra tak bertanggung jawab atas UU Pemilu tersebut.
”Karena kami tak mau ditertawakan oleh sejarah,” kata Prabowo. Ia menegaskan bahwa UU Pemilu ini melampaui batas dan melawan akal sehat. ”Bagi kami ini mencemaskan,” kata Prabowo.
BACA JUGA:
Aura Kekuasaan Jokowi Meredup, Ini Dua Indikatornya
Ada Gerakan Dongkel Cak Imin dari Ketum PKB, Utusan Istana Temui Kiai-Kiai NU?
Tolak Jadi Menteri, Cak Imin Disebut Jajaki Maju Calon Gubernur Jatim
Tanda-Tanda Kiamat: Cuek, Tak Punya Malu, Orang Tak Pantas Ditokohkan tapi Ditokohkan
Saat menyampaikan pernyataan itu Prabowo duduk berdampingan dengan SBY. Memang sejak DPR mengesahkan RUU Pemilu yang mensyaratkan dukungan pencalonan presiden minimal sebesar 20 persen kursi anggota DPR atau 25 persen dari total suara nasional, Gerindra dan Partai Demokrat terus melakukan komunikasi. Puncaknya Prabowo Subianto bertamu ke kediaman SBY di Cikeas, Kamis malam, 27 Juli 2017.
Sementara SBY melontarkan pernyataan politik sangat tajam untuk pemerintah sekarang. SBY yang menjabat Presiden RI selama 10 tahun ini mengaku puasa enam bulan tak muncul di media. Meski demikian, SBY terus mengikuti apa yang terjadi di negeri ini.
"Power must not go uncheck,” kata SBY. Setelah berhenti sejenak, SBY kembali mengulangi pernyataan politiknya itu. "Power must not go uncheck. Artinya kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power. Banyak pelajaran di negara ini, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya masuk wilayah abuse of power, maka rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi kepada negara," katanya.
Simak berita selengkapnya ...