​ BPK Temukan Penyimpangan Rp 2,3 M di RSUD Bangil di Tahun 2012

Editor: rosihan c anwar
Wartawan: bambang/sulistiawan
Kamis, 31 Juli 2014 09:59 WIB

repro: pasuruankab.go.id

PASURUAN (bangsaonline) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil Kabupaten Pasuruan, diduga telah melakukan penyimpangan anggaran sebesar Rp 2,3 M di tahun 2012. Hal ini dikuatkan dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan di Tahun 2012.

“LHP BPK RI Nomor 84.B/LHP/VIII.Jatim/05/2013, 27 Mei 2013, atas laporan keuangan Pemkab Pasuruan di Tahun 2012, telah menemukan penyimpangan anggaran sebesar Rp 2,3 M di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan. Penyimpangan anggaran Rp 2,3 M di RSUD Bangil yang dipimpin oleh Dr Agung Basuki M.Kes, selaku Dirut RSUD Bangil, pada pendapatan jasa layanan kesehatan pada RSUD Bangil dari PT Askes digunakan langsung, “ terang Kahfi warga Kecamatan Bangil.

Penyimpangan anggaran Rp 2,3 M oleh RSUD Bangil di Tahun 2012 itu, oleh BPK RI dianggap sebagai kondisi/perbuatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada : 1) Pasal 20 ayat (2) Seluruh pendapatan daerah , belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. 2) Pasal 127 ayat(1) semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.


“Berdasarkan LHP BPK RI tertanggal 27 Mei 2013 tentang adanya penyimpangan anggaran sebesar Rp 2,3 M oleh RSUD Bangil di Tahun 2012, mengakibatkan pendapatan BLUD di sajikan lebih rendah (understated) dan belanja barang dan jasa disajikan lebih rendah (understated) dalam laporan realisasi anggaran masing-masing sebesar Rp 2.352.577.631,00. Penyimpangan anggaran Rp 2,3 M oleh RSUD Bangil itu disebabkan Direktur RSUD Bangil belum mempedomani pengelolahan dana APBD sepenuhnya. Saya sebagai warga Kabupaten Pasuruan dimana penggunaan keuangan RSUD Bangil adalah menggunakan uang Rakyat Kabupaten Pasuruan, meminta kepada Kejari Bangil untuk menindaklanjuti adanya temuan BPK RI akan adanya penyimpangan anggaran sekitar Rp 2,3 M itu, “ pungkasnya.

Dr Agung Basuki M.Kes Dirut RSUD Bangil menanggapi akan adanya temuan BPK RI tersebut mengatakan bahwa pendapatan askes dikelola langsung oleh RSUD Bangil dengan pembagian jasa sarana dan jasa pelayanan ditentukan dengan SK Direktur.

HARIAN BANGSA yang mengkonfirmasikannya ke pihak Kejari Bangil melalui Sarwo Edi,SH Kasi Pidsus Kejari Bangil mengatakan hal tersebut sudah kita ketahui dan kita sedang mendalaminya dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut.