UU KUP Diyakini akan Naikkan Pendapatan Pajak

Editor: Nur Syaifudin
Wartawan: Nur Khasanah Yulistiani
Rabu, 08 November 2017 13:16 WIB

‎SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) diharapkan akan segera disyahkan menjadi undang-undang. Dengan diundangkannya KUP ini diharapkan penerimaan pajak negara akan meningkat dibanding sebelumnya.

Mantan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan tahun 2009-2014 Hadi Poernomo mengatakan bahwa reformasi perpajakan bukan lagi mejadi hal yang bisa ditawar-tawar. Sudah waktunya pajak menjadi lembaga di bawah Presiden langsung agar kewenangan yang diberikan menjadi semakin luas. Sebab selama ini, kewenangan yang diberikan tidak sebanding dengan kewajiban yang harus diemban. Dampak selanjutnya, penerimaan pajak sejak tahun 2009 tidak pernah mencapai target.

“Tanggung jawab dan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP tidak sebanding dengan kewenangan yang dimiliki. Ada 11 UU yang diemban oleh Dirjen Pajak, sementara kewenangan yang diberikan sangat kecil, ibaratnya tiga berbanding sembilan. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan pendapatan pajak tidak pernah mencapai target. Untuk itu perlu adanya perubahan yang sangat mendasar dari sisi kelembagaan agar kewenangannya menjadi lebih besar,” ujar Hadi Poernomo dalam Seminar bertajuk “Reformasi Perpajakan Pasca Tax Amnesty untuk Memperkuat Sistem Perpajakan di Indonesia Menuju Kemandirian Bangsa di Unair Surabaya, Senin (6/11).

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa di saat pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukan trend positif, di saat itu pula gap antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak menjadi bertambah lebar. Penerimaan pajak tidak mencapai target lebih dari satu dasawarsa terakhir dan tax ratio stagnan cenderung turun sehingga dapat dikatakan penerimaan pajak Indonesia saat ini jauh dari kata memuaskan.

“Padahal pajak memikul beban penerimaan hampir 85% dari target penerimaan negara tahun 2018,” tegas dia.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video