Pertanyakan Pengambilalihan Umbulan, Sejumlah LSM di Kota Pasuruan Minta Bukti MoU
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Ahmad Fuad
Selasa, 05 Desember 2017 17:23 WIB
KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD mengundang LSM se-Kota Pasuruan untuk membahas persoalan Umbulan yang diambil-alih oleh pemerintah pusat. Berdasarkan sejarah yang disampaikan Ketua DPRD H. Ismail Marzuki Hasan, ia menjelaskan bahwa asalnya umbulan tersebut dikelola oleh pemerintah kota setelah ada peralihan dari Pemerintah Belanda.
Setelah ada perubahan baru, pengelolaan umbulan diambil-alih oleh pemerintah pusat.
BACA JUGA:
Giliran Sejumlah LSM dan Ormas Desak Warung Karaoke di Gempol 9 Tutup
Penyusunan Raperda Tempat Hiburan Harus Libatkan Banyak Pihak
Soal Perda Tempat Hiburan Malam, Lujeng Pasang Badan Jika Ada Prostitusi
Kepuasan Masyarakat pada RSUD Bangil Turun, ini Saran Ketua Komisi IV
"Yang mengetahui jelas terkait peralihan tersebut adalah wali kota dan badan eksekutif. Jadi terkait peralihan tersebut legislatif tidak punya wewenang menjelaskan kesepakatan tersebut," jelasnya saat rapat terbuka di Gedung DPRD Kota Pasuruan, Selasa (5/12).
Sementara dari beberapa LSM yang hadir mendesak supaya MoU terkait peralihan pengelolaan dari pemerintah kota kepada pemerintah pusat tersebut untuk diperlihatkan. Pimpinan LSM Lira Ayik Suhaya mengatakan, penandatanganan kesepakatan oleh wali kota tersebut harus sepengetahuan DPRD.
Simak berita selengkapnya ...