Dulu PDIP Tolak Kenaikan Harga BBM, Kini Paksa SBY Naikkan Harga BBM

Rabu, 27 Agustus 2014 15:55 WIB

JAKARTA(BangsaOnline)Pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Terpilih 2014-2019 Joko Widodo, direncanakan berlangsung nanti malam, Rabu (27/8). Akan tetapi, dialog keduanya mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, bakal tidak mencapai titik temu soal kenaikan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung yang menegaskan sikap pemerintah untuk tidak menaikkan harga jual premium dan solar. "Pemerintahan SBY menilai sudah cukup beban tersebut ditanggung masyarakat. Sehingga tidak selayaknya diberikan beban lagi," kata pria akrab disapa CT itu seperti dikutip dari laman setkab.go.id. Rabu (27/8).

Dia mengatakan pemerintah dalam waktu berdekatan sudah membebani inflasi yang ditanggung masyarakat. Pertama, karena harga BBM sudah dinaikkan 33 persen pada 2013 lalu. Ditambah dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) bertahap pada tahun ini.

Dengan rasionalisasi itu, CT menegaskan bosnya, bukan berarti takut menaikkan harga BBM seperti disuarakan beberapa politikus pendukung Jokowi-JK. Pemerintah khawatir kalau harga jual BBM naik jelang dua bulan berakhirnya kabinet SBY, maka inflasi bisa meningkat tajam.

"(Inflasi) Ini keprihatinan pemerintah sekarang. Oleh karenanya, langkah-langkah yang diambil masih langkah-langkah penghematan yang tidak menimbulkan dampak langsung pada masyarakat," ungkapnya.

Isu perlunya diambil kebijakan kenaikan harga BBM kembali muncul ke permukaan seiring dengan makin membesarnya alokasi anggaran subsidi bidang energi, khususnya BBM. Wacana ini bukan berasal dari pemerintah, melainkan dari kalangan akademisi, ekonom, pengusaha, dan partai politik.

Bukan hal mudah bagi pemerintah untuk memutuskan kembali menaikkan harga BBM. Terlebih, tahun lalu pemerintah sudah menaikkan harga BBM bersubsidi untuk premium dari semula Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 dan solar dari semula Rp 4.500 menjadi Rp 5.500.

Pada akhir masa jabatannya sebagai presiden, SBY sepertinya menahan untuk tidak mengambil kebijakan nonpopulis tersebut. Pemerintah lebih memilih jalan 'aman' dengan kebijakan membatasi konsumsi dan penjualan BBM bersubsidi.

Dalam postur anggaran tahun depan yang akan digunakan oleh pemerintahan baru, SBY juga tidak memasukkan rencana kenaikan harga BBM. Inilah yang kemudian memunculkan desakan dan sindiran dari PDIP soal kesalahan SBY membiarkan anggaran negara terus dibebani subsidi BBM.

Salah satunya, SBY dianggap menjebak pemerintahan baru yang bakal dipimpin Joko Widodo sebagai presiden terpilih dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden terpilih.

PDIP menganggap SBY mengarahkan suksesornya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video