Dulu PDIP Tolak Kenaikan Harga BBM, Kini Paksa SBY Naikkan Harga BBM

Rabu, 27 Agustus 2014 15:55 WIB

Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo pernah menginstruksikan agar pengurus dan kader PDIP di semua daerah memasang spanduk menolak kenaikan harga BBM. Tampak massa PDIP saat kampanye di Jawa Tengah. foto: antaranewews

Soalnya, Rancangan APBN (RAPBN) 2015 disusun dengan tidak menyisakan ruang fiskal cukup bagi presiden mendatang untuk menjalankan program-program yang dijanjikannya semasa kampanye.

"Nampaknya RAPBN ini didesain oleh pemerintahan SBY agar pemerintahan baru menaikkan harga BBM subsidi. Enggak fair dong," ujar politisi Dolfie O.F Palit.

Seolah tidak mau 'masuk dalam jebakan', mendorong SBY untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum dia lengser. Salah satu strategi awal adalah menolak pelimpahan atau skema tunda tagih (carry over) subsidi premium dan solar tahun ini, untuk masuk anggaran 2015.

Dalam RAPBN 2015, SBY mewariskan subsidi BBM membengkak hingga Rp 363,5 triliun, dari total subsidi sebesar Rp 433,5 triliun. Ini akibat adanya carry over subsidi PT Pertamina, termasuk untuk elpiji 3 kg, yang bengkak pada 2014 lantas ditagihkan pada APBN tahun depan.

Dolfie mengingatkan, potensi bengkaknya dana PSO Pertamina karena SBY kemungkinan gagal mengendalikan konsumsi volume 46 juta kilo liter subsidi BBM. Untuk itu, PDI-P bakal ngotot memaksa pemerintahan sekarang menaikkan harga jual ketika batas konsumsi sudah hampir terlewati. "Kalau volumenya 46 juta KL dan jebol ya harus menyesuaikan harga BBM," ujarnya.

Sikap ini jelas berbeda 180 derajat dengan sikap sebelumnya, terutama ketika jadi oposisi pemerintahan SBY. Dulu setiap muncul isu kenaikan harga BBM, selalu berdiri di garda terdepan untuk menolaknya.

Ambil contoh saat 2012, DPP menginstruksikan jajaran partai agar memasang spanduk menolak kenaikan harga BBM. Instruksi ini diberikan DPP kepada elemen partai hingga tingkat terbawah.

"Instruksi partai ke seluruh struktur partai se-Indonesia dan kepada seluruh anggota fraksi DPR-DPRD se Indonesia untuk memasang spanduk penolakan kenaikan harga BBM di seluruh pelosok tanah air," ujar Sekjen Tjahjo Kumolo dalam pesan singkat yang diterima merdeka.com, Sabtu (17/3).

Tidak berhenti sampai di situ, setahun kemudian saat isu kenaikan harga BBM kembali mengemuka, kembali ke barisan terdepan bersuara lantang menolaknya. Tidak sekadar menolak, partai oposisi ini juga merumuskan postur APBN-P 2013 versi sendiri.

Postur APBN-P 2013 yang ditulis dalam buku saku itu menunjukkan pemerintah sebenarnya bisa mencari sumber-sumber lain untuk menutupi biaya subsidi, ketimbang menaikkan harga BBM.

"Kami sudah bagikan buku kecil. Sesuai buku yang kami buat ini, akan diberikan kepada masyarakat luas bahwa pandangan kenapa beda dengan pemerintah," kata Ketua Fraksi Puan Maharani di DPR, Senayan Jakarta, Senin (17/6).

Terlihat jelas perubahan sikap politik anggaran di penghujung lengsernya SBY.

Sumber: merdeka.com/Rmol.com/antara

 

sumber : merdeka.com/Rmol.com/antara

 Tag:   PDIP bbm

Berita Terkait

Bangsaonline Video