28 DPW PPP Tunjuk Emon Plt Ketum, SDA Tetap Menolak Dipecat

Rabu, 10 September 2014 15:41 WIB

Suryadharma Ali tetap menolak dipecat dari ketua umum DPP PPP. Foto: jurnalpatrolinews.com

JAKARTA(BangsaOnline)Suryadharma Ali (SDA) akhirnya dicopot dari jabatan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kader PPP mendukung pemberhentian SDA karena cinta.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Banten, Mardiono, saat konferensi pers di Hotel Double Tree, Cikini, Jakarta, Rabu (10/9)

"Peristiwa pemberhentian SDA didasari kecintaan kader PPP. Agar beliau (SDA) fokus menyelesaikan permasalahan hukum," kilah Mardiono

Menurutnya, kader PPP ingin SDA fokus dalam masalah hukum penyalahgunaan wewenang sebagai Menteri Agama. DPW, kata Mardiono, ingin kasus hukum yang menimpa SDA tidak menyita pikiran dan jadi beban moral dalam memimpin PPP.

"Jangan sampai karena ada kasus hukum yang menimpa SDA, akan menyita pikirannya. Jangan sampai organisasi (PPP) tidak jalan atau salah urus," demikian Mardiono

Pemecatan SDA bisa terealisasi berkat dukungan dari 28 DPW PPP. Wakil Ketua Umum PPP, Emron Pangkapi, diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP.

Sekjen PPP Romarhumuzy menegaskan pengukuhan Emron dilakukan pada Mukernas mendatang.

"Mukernas kita gelar 23-24 September. Agenda, mengukuhkan plt, lalu menetapkan waktu pelaksanaan Muktamar," tegas Romi, begitu Ketua Komisi IV ini disapa, kepada wartawan saat konfrensi pers di hotel Double Tree, Cikini, Jakarta, Rabu (10/9).

Dalam konferensi pers tersebut, hadir pula Plt Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dan 28 DPW PPP se-Indonesia. Sebanyak 28 Ketua DPW itu pun memberikan dukungan tertulis pada Emron.

"Ini keputusan solid, maka saya sebagai plt saya siap jalankan roda organisasi partai. Pertama itu konsolidasi partai dan muaranya selenggarakan mukernas. Insya Allah 14 hari sejak hari ini," tegas Emron.

28 DPW PPP meminta Suryadharma Ali dipecat dari jabatannya sebagai ketua umum dan hal itu disahkan oleh DPP. Alasan pemecatan adalah, Suryadharma tengah menghadapi kasus korupsi penyelenggaraan haji dan diminta fokus menyelesaikan kasus tersebut.

Para pengurus DPW itu berharap agar Suryadharma dapat fokus hadapi persoalan hukumnya. DPP berjanji akan secara aktif membentuk tim advokasi dan melakukan pembelaan hukum pada kasus hukum yang dihadapi Suryadharma.