Audiensi dengan DPMD Pasuruan, Akitivis Pertanyakan Pengawasan ADD dan DD
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Ahmad Habibi
Rabu, 19 September 2018 22:38 WIB
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Besarnya anggaran DD dan ADD yang disiapkan pemerintah untuk desa-desa menjadi perhatian banyak kalangan, Salah satunya dari lembaga Gema Anak Indonesia. Para pegiat menilai anggaran besar tersebut belum mampu mendorong pembangunan desa secara maksimal.
Usai audiensi dengan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) salah satu aktivis Lembaga Gema Anak Indonesia, M Yusuf yang ditemui BANGSAONLINE.com menjelaskan kedatangan dirinya bersama dengan rekan-rekan untuk menyakan sejauh mana pelaksaan penggunaan dana DD dan ADD yang sudah berjalan hampir 9 bulan ini.
BACA JUGA:
Pemkab Pasuruan Siapkan Rp15,8 Miliar untuk BKK 111 Desa
Dugaan Penyelewengaan Dana Desa Wates Rp420 Juta untuk Pengadaan Sapi, ini Kata Camat Lekok
DPRD Pasuruan Minta Pemkab Sosialisasikan Bantuan Keuangan Desa ke Masyarakat
Budi Daya Ikan di Dusun Karangploso Kabupaten Pasuruan Gunakan Anggaran DD
“Kenapa banyak desa yang sudah mendapat ADD dan DD masih saja mengandalkan program pembangunan infrastruktur dari APBD, lantas bagaimana pengawasannya?,” bebernya.
Terpisah Kepala DPMD Kabupaten Pasuruan, Tri Agus Budiharto yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa untuk pemberian DD merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Sedangkan ADD untuk desa di Kabupaten Pasuruan mulai diluncurkan sejak 2009. Sumber anggarannya berasal dari APBD.
Kalau untuk dana DD, anggarannya berasal dari pemerintah pusat di mana program tersebut mulai digulirkan sejak 2015 lalu.
Simak berita selengkapnya ...