​ Kadispenda Madiun: Pancapaian Target Capai 63,13 Persen

Editor: rosihan c anwar
Wartawan: dhanny
Senin, 29 September 2014 21:21 WIB

Indra Setyawan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah. foto: dhanny/BANGSAONLINE

MADIUN (bangsaonline)

Kendati objek pajak (OP) di Kabupaten Madiun tidak mengalami kenaikan di angka 407.830 objek, akan tetapi jumlah wajib pajak (WP) mengalami peningkatan 427orang (Februari 2014), kini tertangal 29/09/2014 naik lagi dan terproses tambahan sebanyak 653 wajib pajak.

Dari WP Tahun 2013 saat pengelolaannya ditangani Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sebanyak 401.310 orang, kini saat PBB ditangani Dinas Pendapatan (Dispenda) Pemkab Madiun menjadi 401.737 orang.(data februari 2014)

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Indra Setyawan menjelaskan kepada HARIAN BANGSA, jumlah wajib pajak bertambah. ”Alhamdulilah, sampai dengan hari ini (kemarin, red) sudah terproses tambahan lagi sebanyak 563 wajib pajak dari sebelumnya 401.737 beberapa bulan yang lalu sekarang menjadi 402.300 wajib pajak yang akan kami proses sekitar 1000 wajib pajak lagi," kata dia.

Kenaikan WP itu, salah satunya disebabkan semakin banyak dan berkembangnya perumahan. Selain itu, banyak ahli waris yang membagi dengan cara memecah tanah dan bidang tanah warisannya. "Kenaikan WP hampir 700 itu, karena sertifikat tanahnya dipecah karena pengembangan perumahan, atau alasan lainnya oleh pemilik tanah yang sudah masuk WP. Tetapi, kondisi ini tidak akan mengurangi atau menambah OJ karena lokasi dan lahannya itu-itu saja," terang Indra.

Kendati demikian, kata Indra, target PBB mengalami penurunan. Jika sebelumnya Rp 11,5 miliar, tahun 2014 hanya Rp 11,2 miliar. Penurunan ini disesuaikan dengan tarif PBB yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. "Semua disesuaikan perda, karena saat ini PBB ditangani pemkab. Agar pajak tinggi, NJOP tanah atau bangunan disesuaikan lagi," lanjutnya.

Pencapaian target sudah mencapai 65,13 persen dari pagu target ditetapkan sebesar Rp 60,9 miliar. Meski demikian ada dua komponen yang minim setoran. Yaitu, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) serta komponen bagi hasil pajak.

Indra menguraikan, dari pagu PBB Rp 10,3 miliar Tahun 2014 ini, baru terealisasi Rp 2,2 miliar. Total anggaran yang belum disetor mencapai Rp 8,1 miliar. Padahal, batas akhir pembayaran PBB P2 tanggal 30 September besok. Sementara komponen bagi hasil pajak baru terealisasi Rp 15 miliar dari pagu ditetapkan sekitar Rp 29,1 miliar. "Kedua itu harus digenjot karena waktunya sudah sangat mepet," tandas dia mengakhiri wawancara.