2 Perusda di Madiun Tak Capai Target

Editor: rosihan c anwar
Wartawan: dhanny
Senin, 29 September 2014 21:26 WIB

Soekardi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun. foto:dhanny/BANGSAONLINE

MADIUN (bangsaonline)

Akumulasi Pendapatan Asli Daerahpemkab Madiun secara umum(PAD) sejak September sudah mencapai targetsekitar 65 persen, akan tetapi dalam kenyataannya masih ada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dua Perusahaan Daerah (Perusda) belum memenuhi realisasi target nilai PADA sesuai target perolehan antara bulan Januari sampai September 2014.

Dari 12 SKPD penghasil masih ada lima SKPD yang masih minim setoran PAD-nya. Di antaranya, Kantor Bappemas dan Pemdes dari target hasil sewa tanah bengkok Rp 344 juta baru terealisasi Rp 47 juta (13,66 persen). Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil dari pagu ditetapkan Rp 625 juta teralisasi Rp Rp 44,4 juta (7,11 persen).

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) dari Rp 1,139 miliar baru terealisasi sekitar Rp 670 juta. Selain itu Dinas Kesehatan dari target sekitar Rp 20 miliar dari komponen retribusi pelayanan kesehatan dan dari hasil penerimaan Jaminan Kesehatan baru disetor Rp 8,8 miliar. Tunggakan belum disetor masih sebesar Rp 11,8 miliar serta Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dari target hanya dipatok Rp 65 juta sampai saat ini baru setor Rp 14,3 juta.

Sedangkan dua Perusda yakni PD BPR Kabupaten Madiun dari target ditetapkan Rp 2,6 miliar, baru setor Rp 250 juta (9,32 persen). Sementara pencapaian terendah ada pada Perusda Taman Wisata Umbul, di Desa Glongong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dari pagu target ditetapkan sebasar Rp 75 juta sampai saat ini belum ada setoran sama sekali.

"Pencapaian target sudah mencapai 65,13 persen dari pagu target ditetapkan sebesar Rp 60,9 miliar. Meski demikian ada dua komponen yang minim setoran," terang Kepala Dinas Pendapatan (Dinpenda) Pemkab Madiun, Indra Setyawan.

Menurutnya, kedua komponen itu adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) serta komponen bagi hasil pajak. Indra menguraikan, dari pagu PBB Rp 10,3 miliar Tahun 2014 ini, baru terealisasi Rp 2,2 miliar. Total anggaran yang belum disetor mencapai Rp 8,1 miliar. Padahal, batas akhir pembayaran PBB P2 tanggal 30 September mendatang. Sementara komponen bagi hasil pajak baru terealisasi Rp 15 miliar dari pagu ditetapkan sekitar Rp 29,1 miliar.

"Kedua itu harus digenjot karena waktunya sudah sangat mepet," imbuhnya.

Secara secara terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun Soekardi menegaskan pencapaian target PAD secara akumulatif sudah mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Hal itu diketahui paska dirinya secara terus menerus memberikan instruksi kepada seluruh SKPD untuk tertib waktu dalam merealisasi PAD dengan tetap berpedoman pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP).

"saya sudah crosscek, hasilnya sudah ada perkembangan yang cukup baik kemajuan perolehan dan sistemnya," katanya.

Sementara diketahui, Pendapatan Pemkab Madiun dalam APBD Kabupaten Madiun Tahun 2014 mencapai Rp 1,273 triliun. Realisasisinya mulai Januari hingga akhir September 2014 baru terealisasi Rp 830,259 miliar. Sehingga total yang belum terealisasi mencapai sekitar Rp 443,697 miliar