Tersangka Korupsi, Anggota DPRD Situbondo Didesak Mundur
Editor: musta'in
Wartawan: hadi prayitno
Selasa, 30 September 2014 05:45 WIB
SITUBONDO (BangsaOnline) – Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Kader Demokrat (Alkad) melakukan unjuk rasa menuntut salah satu anggota DPRD Situbondo, Sunardi yang juga ketua Partai Demokrat kabupaten setempat, untuk mundur dari jabatannya, Senin, (29/9/2014). Massa juga menuntut Badan Kehormatan (BK) DPRD memberikan sanksi dengan memberhentikan Sunardi sebagai anggota dewan.
Sebelumnya, Sunardi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan dana bantuan partai politik (banpol) dari dana APBD Situbondo tahun anggaran 2012 senilai Rp 113 juta. Atas dugaan penyelewengan tersebut Sunardi dilaporkan dua tokoh NGO anti korupsi ke Polres Situbondo pada 2013 lalu.
BACA JUGA:
Cegah Balap Liar dan Miras, Polres Situbondo Giatkan Patroli
DPRD Situbondo Sebut Pemkab Irasional soal Carut-Marut Honorer Nakes
1,8 Ribu Ha Lahan Tak Produktif Akibat Belerang, DPRD Situbondo Inisiasi Bangun Waduk Samir
Usai Tangkap Dua Calo di Pelabuhan Jangkar, Polres Situbondo Panggil Petugas ASDP
Koordinator aksi, Supriyono di depan Ketua DPRD Situbondo yang menemui massa pendemo, menyampaikan tuntutannya agar BK bersikap tegas dengan memberhentikan Sunardi dari anggota DPRD karena telah menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana banpol."Kami mendesak DPRD agar memproses pemberhentian Sunardi dari keanggotaanya di DPRD. Dengan status Sunardi yang menjadi tersangka, BK seharusnya segera memproses pemberhentikan Sunardi," katanya.
Supriyono menambahkan, di dalam Partai Demokrat ada pakta integritas yang menegaskan, bahwa, siapapun yang menjadi tersangka korupsi harus mundur dari kepengurusan partai.
Hal senada diungkapkan Sekretaris DPC Demokrat Situbondo, Arik Budi Santoso, bahwa di internal partainya memang memiliki pakta integritas. Seluruh DPC Demokrat se-Indonesia telah menandatangi pakta integritas tersebut. Namun, untuk teknisnya itu semua kewenangan dari DPP dan DPW Partai Demokrat. "DPC tidak memiliki kekuatan, kita menunggu keputusan DPW dan DPP," kata Arik
Simak berita selengkapnya ...