Iuran Beli Sapi Kurban SMAN 3 Mojokerto Dikeluhkan

Editor: nur syaifudin
Wartawan: yudi eko purnomo
Jumat, 03 Oktober 2014 16:52 WIB

Praktik penarikan dana dari siswa yang dilakukan sekolah masih menghantui dunia pendidikan di Kota Mojokerto. Instruksi Walikota yang secara tegas melarang pungutan dengan dalih apapun tak diindahkan sepenuhnya oleh pendidik di daerah ini.
Seperti terjadi di SMA Negeri 3, berkedok untuk membeli sapi kurban pihak sekolah setempat diduga membebani siswanya dengan uang sebesar Rp 15 ribu perorang. Untuk menghindari sorotan publik, permintaan sumbangan tersebut tidak disampaikan secara tertulis sebagaimana lazimnya. Tapi diutarakan secara lisan.

"Setiap siswa diminta membayar Rp 15 ribu dan disetorkan kepada guru yang ditunjuk menjadi bendahara kepanitiaan kurban. Penyetoran tidak boleh lebih dari tanggal 4 (Oktober, Red)," ungkap seorang wali murid, Jumat (4/10) kemarin.


Wali murid yang enggan publikasikan jati dirinya tersebut menyayangan cara penggalangan dana seperti itu. "Setiap penggalangan dana mestinya dilakukan lebih beretika melalui surat atau selebaran dengan permohonan kepada wali murid. Karena cara sembunyi-sembunyi seperti ini mengajari anak untuk curang," sesalnya. Ia sebetulnya tidak mempermasalahan besaran sumbangan tersebut. Tapi jika tidak transparan maka rawan penyimpangan.

Mojokerto-(BangsaOnline)

Dikonfirmasi soal adanya pungutan siswa ini, Kasek SMA Negeri 3, M. Umar tidak menampik. "Saya lo nggak narik, hanya Rp 15 ribu masak keberatan. Toh yang pegang uang siswa sendiri, sekolah sama sekali tidak terlibat," akunya.

Menurut ia, panitia kurban adalah siswa sendiri. "Panitianya siswa sendiri, termasuk yang memotongnya," elaknya.

Sebelumnya, Walikota Masud Yunus secara tegas mengharamkan pelbagai bentuk pungutan apapun diranah pendidikan. Orang nomer satu di Pemkot Mojokerto itu menyatakan menggratiskan sama sekali pendidikan di wilayahnya.
"Sering saya nyatakan bahwa pendidikan di Kota Mojokerto gratis. Tidak boleh ada pungutan apapun," tegasnya.

Dia, tidak akan mentoleransi praktik penarikan pada siswa dengan dalih apapun. "Semuanya gratis. Bahkan orang tua di kota ini ibaratnya hanya boleh bekerja dan melahirkan. Masalah kesehatan dan pendidikan biar pemerintah yang menjaminkan," pungkasnya.