RGS Minta BPJS Gresik Kaji Ulang Penghentian Kerja Sama dengan RS
Editor: Abdurrahman Ubaidah
Wartawan: M Syuhud Almanfaluty
Jumat, 03 Mei 2019 11:00 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kebijakan BPJS Kesehatan menghentikan kerja sama dengan rumah sakit (RS) yang masa berlaku akreditasinya habis mendapatkan tanggapan dari Relawan Gerakan Sosial (RGS) Indonesia.
"BPJS harus kaji ulang kebijakan itu. Sebab sangat berdampak besar terhadap masyarakat yang ingin berobat, khususnya pasien tak mampu dengan program JKN-KIS," ujar Pendiri RGS Indonesia H. Moh. Khozin Ma'sum kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (3/5).
BACA JUGA:
Proyek Gedung Rawat Jalan Terpadu dan Diagnostic Center RSUD Ibnu Sina Gresik Tahap I Rampung
Sekdakab Gresik Apresiasi BPJS Ketenagakerjaan Memperluas Cakupan Jamsostek Desa
PT Smelting Sabet Penghargaan dari Bupati Gresik
Bupati Gresik Boyong Sekda dan Kepala OPD Belajar Pengelolaan RS dan Sampah di Sidoarjo
Sebagai masyarakat, Khozin mengaku sangat memahami kebijakan BPJS Kesehatan memutus kerja sama dengan RS yang akreditasinya habis, salah satu pertimbangan untuk melindungi pasien. Sebab, dengan adanya akreditasi, pasien mendapatkan jaminan pelayanan yang layak dan sesuai standar yang telah digariskan oleh Kementerian Kesehatan.
"Kalau memang itu salah satu orientasinya, seharusnya pengawasan RS diperketat. Bukan terus ambil kebijakan tak populis dengan memutus kerja sama," papar Bendahara Umum DPP Bakuppi ini.
Menurut Khozin, BPJS Kesejatan merupakan satu instrumen pemerintah untuk menjalankan program JKN-KIS yang digelorakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Kebijakan ini untuk melindungi masyarakat Indonesia agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan gratis, bukan mempersulit masyarakat untuk mendapatkan pelayanan berobat," cetusnya.
Simak berita selengkapnya ...