Lima Calon Menteri Bermasalah, KPK Diminta Ungkap ke Publik | BANGSAONLINE.com - Berita Terkini - Cepat, Lugas dan Akurat

Lima Calon Menteri Bermasalah, KPK Diminta Ungkap ke Publik

Selasa, 21 Oktober 2014 21:26 WIB

Presiden Jokowi batal mengumumkan susunan kabinetnya karena ada lima calon menteri diduga tersangkut korupsi. foto: tempo.co.id


JAKARTA(BangsaOnline) Gara-gara banyak calon menteri yang bermasalah – terutama potensial jadi tersangka korupsi – Presiden Joko Widodo batal mengumumkan susunan kabinet kemarin. Komisi Pemberantasan Korupsi () mencatat sejumlah nama calon menteridengan ditandai merah. Akibatnya, Jokowi – panggilan presiden terpilih itu – membongkar susunan kabinetnya lagi.

Seperti diberitakan, Jokowi menyerahkan 43 calon menteri ke . Kemudian membuat katagorisasi, diantaranya warna merah yangberarti punya masalah alias tersangkut kasus.

Menurut catatan Komisi Indonesia Corruption Watch (ICW), dari daftar calon menteri yang sudah beredar, ICW menyatakan ada lima nama yang bermasalah. "Ada lima menteri yang bermasalah dan belum bisa kami sebutkan,"kata Koordinator ICW Ade Irawan di kantor KontraS, Jalan Borobudur Nomor 14, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).

Alasan ICW enggan membeberkan nama-nama calon menteri tersebut karena tak ingin kondisinya semakin tidak karuan. "Soal mana yang merah dan yang kuning, tanya saja," katanya.

ICW mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk menyelidiki rekam jejak calon menteri yang akan duduk di kabinetnya.

Meski demikian, ia mengingatkan Jokowi jangan berhenti di saja. Jokowi perlu ingat, ada lembaga lain yang juga harus dilibatkan seperti Ditjen Pajak dan Komnas HAM.

"Jokowi jangan setengah-setengah, yang dilihat dari menteri bukan terkait dengan integritas, soal HAM dan sebagainya, perlu dipertimbangkan segala sesuatunya," kata Ade.

Ade mengatakan Jokowi harus menjalankan rekomendasi terkait daftar nama menteri yang memiliki rapor merah atau kuning. Hal ini, lanjut Ade, wajib dijalankan karena bukan sekadar formalitas saja.

"Kalau rekomendasi dalam bahasa agama harus sunah atau wajib, kami inginnya wajib," tegas Ade.

Sementara Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A Muhaimin Iskandar memutuskan tidak bergabung dalam kabinet Jokowi. Ia berceloteh di jejaring sosial Twitter. Melalui akun @cakiminpkb dan @MuhaiminIskndr, pria yang akrab disapa Cak Imin ini memilih tidak menjadi menteri dalam jajaran kabinet yang akan dibentuk Presiden Joko Widodo.

"Kayaknya aku lebih memilih konsentrasi jadi Ketua Umum PKB, krna memang lebih baik tdk merangkap dg jabatan menteri.. Mohon dukungan," cuit Cak Imin di Twitter, Selasa, 21 Oktober 2014.

Nama Cak Imin santer disebut sebagai salah satu calon menteri yang dipilih Jokowi dari jalur partai politik. Dari 43 menteri yang diseleksi Jokowi, Cak Imin disebut-sebut akan menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Selain Cak Imin, beberapa politikus PKB juga dikabarkan masuk dalam bursa kabinet Jokowi. Dua nama yang disebut-sebut yakni Marwan Ja'far dan Rusdi Kirana.

Simak berita selengkapnya ...

1 2

Sumber: merdeka.com/rmol/detik.com/tempo.co.id

 

sumber : merdeka.com/rmol/detik.com/tempo.co.id

 Tag:   KPK

Berita Terkait

Bangsaonline Video