KPK Minta Jokowi Jangan Lantik Calon Menteri Bermasalah
Rabu, 22 Oktober 2014 19:35 WIB
Dia juga menyatakan, Jokowi tidak
bakal bisa membangun pemerintahan bersih bila mengabaikan saran dan penjelasan
KPK tentang beberapa calon menterinya yang masuk daftar hitam.
"Pastilah kabinet itu akan mencerminkan, dibaca oleh masyarakat sebagai
pemerintahan yang kurang bersih, begitu. Sederhana saja," kata Abraham.
Samad menyatakan, KPK tidak terpengaruh dengan tekanan politik saat ini.
Apalagi menyangkut polemik calon menteri Jokowi yang bermasalah. Menurut dia,
sampai saat KPK akan bekerja lurus di koridor hukum buat menindak siapapun
pihak terindikasi berbuat rasuah.
Meski demikian, Samad menilai pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden,
bila nantinya tetap memilih orang-orang yang ditengarai memiliki catatan kelam.
Dia berharap supaya Indonesia dipimpin oleh orang-orang bertanggung jawab dan
bersih.
"Seperti saya sudah jelaskan kita menghargai hak prerogatif presiden. Tapi
tentu kita punya argumen-argumen juga, punya posisi yang akan kita tentukan di
kemudian hari ketika nama-nama itu dilantik ya," sambung Samad.
Samad menyatakan, KPK memang tidak memberikan rekomendasi apapun terkait calon
menteri Jokowi. Dia hanya mengatakan cuma mengungkap profil para calon pejabat
itu supaya Jokowi paham latar belakang masing-masing.
"Para pejabat publik yang ada d republik ini haruslah orang-orang yang
dijamin mempunyai integritas yang dapat dipertanggungjawabkan di
masyarakat," tegas Samad.
Ketika disinggung ihwal daftar nama menteri dengan catatan hitam beredar luas,
Samad sempat murka. Dia menampik tudingan membocorkan data-data itu dan
menyatakan banyak dari nama-nama itu yang meleset.
"Nama-nama yang beredar bukan dari KPK kan. Hanya media yang berspekulasi,
dan terus terang saja nama-nama itu banyak yang salah," ucap Samad.
sumber : merdeka.com