BBM Naik, Mafia Tetap Jalan, Rakyat Sengsara, PBNU Merasa Berdosa

Jumat, 14 November 2014 18:31 WIB

Drs Masduki Baidhlowi, MPd, wasekjen PBNU. Foto: kompas.com

JEMBER(BangsaOnline) Presiden Joko Widodo diminta untuk menjelaskan detail konsep penanganan terhadap masyarakat miskin menjelang rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Masduki Baidlowi, ada problem besar yang harus dihitung sebagai imbas terkait rencana kenaikan harga BBM tersebut. Salah satunya masyarakat miskin di Indonesia.

“Ini bukan sikap PBNU yang setuju atau tidak setuju, tetapi lebih kepada bagaimana konsep menangani ini. Sebab jumlah masyarakat miskin menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 28 juta lebih. Kalau BBM naik, mereka yang akan jadi sasaran utama,” katanya dalam acara seminar Unit Kegiatan Pengembangan Keilmuan (UKPK) mahasiswa Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Jawa Timur, Jumat (14/11/2014).

Sementara itu, lanjutnya, jumlah bantuan tunai yang disiapkan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, tidak sebanding dengan jumlah masyarakat miskin yang ada.

“Yang saya dengar, yang akan menerima bantuan tidak sampai 20 juta orang, ini kan persoalan. Untuk itu harus segera diselesaikan,” pintanya.

Belum lagi, lanjut Masduki, persolan mafia migas yang sampai hari ini belum tuntas penanganannya.

“Persoalan mafia migas sudah banyak diungkap oleh media, untuk itu harus dituntaskan oleh pemerintah. Ini kan belum diberesin, beresin dulu persoalan ini. Kalau belum apa- apa, mafia tetap jalan, dan warga yang disengsarakan, saya sebagai pimpinan PBNU dosa kepada masyarakat,” pungkasnya.

 

sumber : kompas.com