Buntut Tak Ada Jatah CPNS, PKB Jember Disuruh Gunakan Haknya di DPRD

Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Yudi Indrawan
Rabu, 06 November 2019 20:05 WIB

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Buntut dari tidak adanya jatah penerimaan CPNS untuk Kabupaten Jember juga mendapat perhatian dari PCNU setempat. 

Bahkan sebagai bentuk kekecewaan dan meminta pertanggungjawaban bupati, DPC PKB Jember sebagai partai yang mengaku sami'na waato'na dengan NU disurati agar perwakilannya di DPRD Jember menggunakan hak-haknya untuk meminta pertanggungjawaban Bupati Jember Faida sebagai kepala daerah.

Namun demikian, terkait persoalan di Jember tidak hanya mengenai jatah CPNS, tetapi juga ada banyak persoalan lainnya, sehingga perlu adanya penggunaan Hak Angket sebagai pilihan yang paling tepat.

"Ada juga persoalan besar yang harus diselesaikan, contoh pemerintah daerah dapat teguran terkait pemindahan pejabat-pejabat yang tidak memenuhi aturan," kata Sekretaris DPC PKB Jember Ayub Junaidi saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Rabu (6/11).

Lanjut Ayub, terlebih lagi saat Jember tidak dapat kuota penerimaan CPNS, bupati juga dengan gampangnya mengangkat satgas. "Padahal itu menurut aturan tidak diperbolehkan, belum lagi di satu sisi juga tidak boleh mengangkat honorer, lah ini bupati mengangkat satgas. Menurut saya ini terjadi kurang kepercayaan aparat yang ada, padahal aparat yang ada (honorer) juga masih banyak," ungkapnya.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video