Ketua DPRD Gresik Minta Pemkab Libatkan RMI dan Muhammadiyah Sebelum Berlakukan New Normal di Ponpes
Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: M Syuhud Almanfaluty
Jumat, 29 Mei 2020 21:10 WIB
Menurut Huda, rapat kordinasi dengan melibatkan RMI sebagai wadah resmi pondok pesantren di bawah naungan NU, merupakan hal yang perlu dilakukan. Menurutnya, RMI bisa bisa memberikan masukan kepada pemkab agar ada kesepahaman.
"Hal ini, mengingat Kabupaten Gresik sebagai Kota Santri dengan ratusan pesantren baik kecil maupun besar. Sehingga, dengan rapat koordinasi bisa diketahui sebelum New Normal diberlakukan, bagaimana kesiapan pesantren dalam melanjutkan proses pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Jangan sampai kebijakan pemerintah tidak bisa dilaksanakan oleh pondok pesantren. Makanya, butuh koordinasi yang jelas antara pemerintah dan pesantren," terang Sekretaris DPC PPP Gresik ini.
Selain pesantren, Huda juga meminta pemerintah mengatur mal, pasar, dan pabrik.
Sementara itu, Pengasuh Ponpes Bumi Solawat Wonokerto Kecamatan Dukun, K.H. Irsyadul Ibad berharap pemerintah memfasilitasi pengadaan alat-alat protokoler kesehatan Covid-19 sebelum memberlakukan New Normal di pesantren.
Saat ini, kata Kiai Irsyad, banyak yang dibutuhkan pondok pesantren dalam mempersiapkan New Normal sebelum para santri kembali ke pesantren. Seperti alat pengukur suhu tubuh (thermo gun), ruangan semprot untuk sterilisasi kuman, masker, hand sanitizer, dan lainnya.
"Ini harus diantisipasi dan disiapkan oleh pemerintah untuk mencegah sebaran Covid-19. Jangan sampai hal ini luput dari pengawasan pemerintah. Sebab, bisa-bisa akan muncul klaster-klaster Covid-19 baru, sehingga sangat membahayakan para santri, anak didik kami," pungkasnya. (hud/zar)