Catatan untuk Mendikbud Nadiem Makarim: Pendidikan Indonesia dan Intelektual Ulul Albab | BANGSAONLINE.com - Berita Terkini - Cepat, Lugas dan Akurat

Catatan untuk Mendikbud Nadiem Makarim: Pendidikan Indonesia dan Intelektual Ulul Albab

Editor: Redaksi
Kamis, 30 Juli 2020 21:34 WIB

KH. Agoes Ali Masyhuri

Oleh: KH. Agoes Ali Masyhuri*

Kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim yang menyerahkan dana hibah puluhan miliar rupiah kepada Tanoto dan Sampoerna Foundation membuat dua ormas besar Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kecewa dan mundur dari organisasi penggerak pendidikan (OPP) bentukan Ke.

Mendikbud sudah menemui pengurus PP Muhammadiyah untuk meminta maaf atas keputusan itu dan meminta Muhammadiyah tetap bergabung dalam OPP , tetapi PP Muhammadiyah belum memberi jawaban karena harus membicarakan masalah ini secara internal.

Kalau Mendikbud Nadiem melanjutkan roadshow ini ke PBNU keputusan dan sikap yang sama sangat mungkin akan diambil oleh PBNU. Tentu hal ini bukan soal anggaran puluhan miliar, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah cara dan sikap Mendikbud dalam memperlakukan dua ormas besar Islam itu yang nota bene mewakili kalangan mayoritas Umat Islam Indonesia.

Persoalan dana hibah puluhan miliar bagi Muhammadiyah dan NU adalah urusan kecil. Dua ormas ini sudah berkiprah satu abad di Indonesia. Rabu (29/7) kemarin Muhammadiyah memperingati Milad ke-111, dan NU sudah berusia 94 tahun. Usia yang jauh lebih tua dibanding Republik Indonesia.

Selama ini, NU dan Muhammadiyah menjalankan pengabdian sosial kepada bangsa Indonesia dengan ikhlas tanpa pamrih dan tanpa mengharap bantuan apapun dari pemerintah. NU dan Muhammadiyah selalu konsisten menjalankan dakwah islamiyah amar makruf nahi munkar di berbagai bidang kehidupan bangsa, mulai dari bidang sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan juga bidang politik.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia NU dan Muhammadiyah aktif dan proaktif dalam kegiatan pembangunan nasional, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan karakter bangsa yang kita kenal sebagai "nation and character building".

Membangun bangsa (nation building) adalah pembangunan fisik jasadiah di bidang ekonomi, politik, dan birokrasi, sedangkan pembangunan karakter (character building) adalah pembangunan karakter ruhani bangsa yang didasarkan pada agama-agama yang diakui oleh negara dan terutama agama Islam sebagai agama mayoritas Indonesia.

Kiprah NU dan Muhammadiyah dalam perjuangan kemerdekaan sudah tercatat dalam tintas emas sejarah bangsa. Lahirnya Resolusi Jihad 1945 merupakan salah satu saja dari sekian banyak sumbangsih Islam terhadap perjuangan bangsa.

Karena itu ketika menyatakan kemerdekaannya pada 1945 dan menyusun dasar-dasar konstitusi negara dalam UUD 1945 bangsa Indonesia sepakat memberi tempat terhormat kepada Islam dengan penyebutan "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa" pada pembukaannya. Bangsa Indonesia juga sepakat menempatkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sila pertama dari Pancasila yang menjadi pokok acuan bagi empat sila lainnya. Indonesia bukan negara agama, tetapi agama menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan negara.

Sejak era Presiden Sukarno, Soeharto sampai dengan era Reformasi, pemerintah Indonesia mengakui kiprah NU dan Muhammadiyah dalam gerakan dakwah dan pendidikan. Karena itu telah menjadi semacam konvensi bahwa pos kementerian agama dan kementerian pendidikan selalu diberikan kepada kader NU dan Muhammadiyah.

Hal ini sudah menjadi konvensi politik yang dipegang teguh sejak masa awal kemerdekaan, dan terbukti bisa berjalan mulus sehingga hubungan NU dan Muhammadiyah dengan pemerintah selalu terjaga baik. NU dan Muhammadiyah secara formal tetap independen berada di luar pemerintahan, tetapi tetap memberikan kontribusi terhadap pemerintahan. Sebagai bagian dari masyarakat madani (civil society) NU dan Muhammadiyah menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan tetap aktif dalam berbagai aktivitas demokratisasi tanpa harus menjadi partai politik formal.

Konvensi ini berubah pada masa pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo, 2019. Penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbulkan tanda tanya di berbagai kalangan, khususnya NU dan Muhammadiyah. Hal yang sama juga terjadi ketika Presiden Jokowi mengangkat Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi--dan tidak berlatar belakang NU-- sebagai Menteri Agama.

Menag Fachrul Razi sempat beberapa kali kebijakannya bermasalah dengan kalangan Islam, tapi pelan-pelan Menag bisa menyesuaikan diri dengan NU dan Muhammadiyah serta ormas Islam lainnya.

Simak berita selengkapnya ...

1 2

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video