Biar Bisa Eksis, Pelaku Jasa Konstruksi di Trenggalek Diharap Tak Bergantung ke APBD
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Herman Subagyo
Senin, 14 September 2020 22:22 WIB
TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Minimnya jumlah paket pengadaan langsung dan paket tender pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek berimbas pada tidak meratanya pembagian kue APBD atau APBN pada seluruh pelaku pengadaan barang dan jasa konstruksi di Kabupaten Trenggalek.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek Ramelan mengatakan, jumlah seluruh paket pengadaan langsung pada Dinas PUPR di tahun ini adalah 86 paket. Kemudian jumlah paket tender seluruhnya 18 paket. Sementara jumlah pelaku usaha bidang konstruksi di Kabupaten Trenggalek total 308 perusahaan.
BACA JUGA:
Komisi I DPRD Trenggalek Apresiasi Kinerja BKD dan Diskominfo
Bupati Trenggalek Respons Positif Kritik dari Dewan soal LKPJ 2023
Berikut Beberapa Catatan Strategis DPRD Trenggalek soal LKPJ Bupati 2023
Pemkab Trenggalek Siapkan Tiga Armada Bus Balik Gratis
"Misalkan dibagi secara rata tentu masih kurang 212 paket. Harapan kami ke depan perusahaan jasa konstruksi tidak bergantung dengan APBD atau APBN saja, biar bisa eksis usahanya," harapnya, Senin (14/9).
Simak berita selengkapnya ...