Raih WTP 7 Kali Berturut-turut, Pemkab Pasuruan Dianugrahi Penghargaan dari Menteri Kauangan
Editor: Abdurrahman Ubaidah
Wartawan: Ahmad Fuad
Rabu, 23 September 2020 09:45 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Setelah memperoleh Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur selama 7 tahun, kini giliran Kementerian Keuangan RI yang memberikan penghargaan kepada Pemkab Pasuruan, untuk kategori lima tahun secara berturut-turut.
Dari pantauan di lapangan, penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kepada Bupati Pasuruan, H. M. Irsyad Yusuf yang mengikuti Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 Secara Virtual via aplikasi Zoom, di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti Kabupaten Pasuruan, Selasa (22/09/2020).
BACA JUGA:
Penyusunan Raperda Tempat Hiburan Harus Libatkan Banyak Pihak
Kepuasan Masyarakat pada RSUD Bangil Turun, ini Saran Ketua Komisi IV
Wadul LSM, Pengusaha Warkop dan Karaoke Desak Pemkab Pasuruan Bentuk Perda Tempat Hiburan
Perda RTRW Kabupaten Pasuruan Dinilai Lemah, Tak Ada Instrumen Sanksi Bagi Pelanggar
Menurut Bupati Irsyad, penghargaan WTP dari pemerintah ini bukan hanya hasil kerja kerasnya bersama Wakil Bupati dan Sekda. Melainkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terus berkomitmen dalam melakukan tata kelola keuangan yang baik dan sesuai aturan. Sehingga seluruh kegiatan kepemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, akuntansi pelaporan hingga pengawasan, dapat dipertanggungjawabkan.
“Seluruh OPD, mulai dari pimpinan hingga staf harus menandatangani komitmen esuai pakta integritas. Komitmen untuk berbenah diri dalam mempertanggung jawabkan sebuah pelaporan keuangan daerah secara akuntabel, real, dan tertib aturan,” katanya.
Lebih lanjut orang nomor satu di Kabupaten Pasuruan ini menegaskan bahwa selain kerja keras OPD, kesuksesan Pemkab Pasuruan dalam mempertahankan Opini WTP selama tujuh tahun beruntun, tak lepas dari sinergisitas yang baik antara eksekutif dan legislatif.
Oleh karenanya, penggunaan dan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan terus dilakukan dengan sebaik-baiknya, serta dengan memperhatikan saran dan masukan dewan sebagai wakil rakyat.
Simak berita selengkapnya ...