Terkendala Juknis, Pendistribusian Bansos Beras di Bangkalan Terhambat

Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: Subaidah
Senin, 28 September 2020 16:54 WIB

Ilustrasi. (foto: ist).

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Bantuan sosial (bansos) berupa beras yang seharusnya didistribusikan pada bulan Agustus-Oktober 2020, hingga saat ini belum tersalurkan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di wilayah Kabupaten Bangkalan.

Salah satu penghambat penyaluran bantuan sosial ini dikarenakan adanya perbedaan penafsiran juknis yang berbeda.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bangkalan, Wibagio Suharta kepada media, Senin (28/9/2020).

"Bansos beras masih proses, karena masih ada perbedaan penafsiran juknis. Terkait penyampaian ke penerima manfaat ini, harus diberikan ke desa atau ke rumah KPM," ujarnya.

Menurutnya, pendistribusian pada tahap satu dan dua dilakukan pada bulan ini. Namun, karena kondisi ini pihaknya berencana akan mendistribusikan bansos beras tahap satu dan dua menjadi satu waktu.

"Kalau anggarannya, langsung dari Kementerian Sosial. Ada 67.676 KPM yang akan menerima," ujarnya.

"Nanti saya koordinasikan lagi, karena sebelumnya kendala masalah juknis. Karena masih belum ada pemberitahuan dari Bulog ke saya," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan mengatakan, pihaknya tidak mengetahui adanya kendala juknis. Namun diketahuinya tidak tersalurkannya bansos beras tersebut terkendala oleh pihak transporter asal Jakarta.

"Pihak transporter ini kendalanya apa juga masih belum pasti. Tapi yang jelas sebagai transporter seharusnya dapat segera menyalurkan bantuan sosial kepada KPM yang berhak mendapatkan," ujarnya.

Atas keadaan tersebut, pihaknya meminta dalam minggu ini penyaluran dapat segera dilakukan. Jika tidak, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan.

"Kalau minggu ini kendalanya belum jelas juga karena apa, maka Komisi D akan melakukan pemanggilan. Untuk menanyakan keseriusan dan kesanggupan transporter," tegasnya.

"Kalau tidak sanggup maka akan kami rekomendasikan ke pusat untuk diganti," pungkasnya. (ida/uzi/zar)