​Aksi Sinergi Anak Negeri, Mahasiswa Papua: Bolehkah Kami Menjadi Presiden Indonesia?

Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Didi Rosadi
Senin, 30 November 2020 23:55 WIB

Aksi Sinergi Anak Negeri se-Malang Raya digelar pada Senin (30/11/2020). foto: istimewa

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Suara dari Pemuda Papua menggelegar di antara massa aksi Sinergi Anak Negeri se-Malang Raya, Senin (30/11/20). Aksi ini adalah bentuk komitmen untuk menangkal gerakan radikalisme dan separatisme yang mengancam persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Seorang perwakilan mahasiswa asal Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, Musa Nehemia Kurube membacakan pernyataan kebangsaan berjudul Papua Anak Kandung Ibu Pertiwi.

Pada salah satu bait dia bertanya, bolehkah kami menjadi Presiden Indonesia? Sontak bait pernyataan mahasiswa Papua itu mendapatkan perhatian dari beberapa elemen anak bangsa dari organisasi kepemudaan dan mahasiswa. Seperti Kelompok Cipayung, Banser, GP Ansor, Pemuda Pancasila, GM FKPPI serta Aremania dan Duta Pancasila. Appalus bergema. Tanda dukungan kepada keinginan saudara-saudara mereka di Papua.

Musa-begitu panggilannya, datang ke acara tersebut atas inisiatifnya sendiri bersama beberapa rekannya. Kebetulan, mereka sebelumnya juga aktif dalam aksi kemanusiaan peduli penanganan Covid-19 dalam wadah Malang Bersatu Lawan Corona (MBLC). Musa saat ini tengah menempuh studi di STIA Malang.

Ketua PD XIII GM FKPPI Jatim, Ir. R. Agoes Soerjanto, terusik dengan pernyataan mahasiswa Papua tersebut. Ia mendukung keinginan anak-anak muda Papua agar bisa berkarya, bekerja, dan berprestasi tidak hanya untuk di daerah asalnya di Papua. Tetapi mereka punya hak untuk bisa mendapatkan akses pekerjaan di mana saja.

"Kita mengajak kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk membuka tangan untuk bisa menerima tenaga-tenaga terampil adik-adik kita dari Papua, mereka seperti di Malang juga kuliah dan bagus nilai dan kemampuannya, mungkin bisa dijadikan tenaga pengajar, guru, atau PNS. Atau bisa diberi akses bekerja di sektor swasta, semuanya harus memberikan dukungan yang luar biasa. Tidak harus mereka kembali ke Papua, tapi bekerja di manapun di bumi NKRI," kata Agoes lewat keterangan tertulisnya. (mdr/ian)