Sewa Ruko Plaza Ngawi Habis Bulan Agustus Mendatang, Pemkab Berencana Jadikan MPP

Editor: Revol Afkar
Wartawan: Zainal Abidin
Kamis, 15 April 2021 21:07 WIB

Ruko Plaza Ngawi di sebelah barat Tugu Kartonyono yang masa sewanya akan berakhir pada bulan Agustus 2021 mendatang.

NGAWI, BANGSAONLINE.com - Masa sewa ruko di sebelah barat Tugu Kartonyono yang berdiri di atas tanah milik Pemkab Ngawi selama 20 tahun, akan berakhir pada bulan Agustus 2021 mendatang.

Menyikapi hal ini, Kamis (15/04), para penghuni pertokoan yang dikenal sebagai Plaza Ngawi itu diundang oleh Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ngawi untuk membahas habisnya kontrak tersebut.

"Hari ini kita undang para penyewa atau pemilik ruko menjelang berakhirnya masa kontrak," jelas Didik Darmawan, Asisten Administrasi Umum didampingi Supardi, Kabag Umum dan Perlengkapan Pemkab Ngawi pada BANGSAONLINE.com.

Ia mengatakan, ada sekitar sepuluh penyewa ruko yang diajak rembukan membahas kelanjutan fungsi pertokoan Plaza Ngawi. Pasalnya, kata Didik Darmawan, selama ini Pemkab Ngawi hanya menerima retribusi sebesar Rp 2,9 juta per tahun.

Terpisah Wakil Bupati Ngawi Dwi Riyanto Jatmiko saat dikonfirmasi terkait habisnya masa sewa pertokoan Plaza Ngawi, menyatakan adanya wacana menjadikan lokasi tersebut sebagai mall pelayanan publik (MPP).

"Ya, ada wacana akan dibangun mall pelayanan publik. Tetapi itu juga menunggu anggaran yang pasti, bukan tahun ini," terang Wabup Ngawi aat ditemui BANGSAONLINE.com di ruang kerjanya.

"Jadi untuk fungsi masih belum ada. Nomenklaturnya saja tidak ada. Sementara waktu disewakan kembali, akan tetapi dengan jangka waktu pendek," katanya.

Di sisi lain, sejumlah pemilik ruko merasa keberatan apabila perpanjangan masa sewa dengan jangka waktu pendek. Sebab, hal itu akan mempengaruhi perhitungan kembali sebagai nilai investasi.

"Kalau sewa dengan jangka pendek ya keberatan kita. Paling tidak untuk jangka waktu lima tahun lah," terang Agus, salah satu pemilik ruko saat ditemui BANGSAONLINE.com.

Para pemilik khawatir apabila tempat usaha tersebut secara tiba-tiba diminta oleh pemkab, sedangkan tempat usaha baru belum siap.

"Namun untuk jangka waktu lima tahun kami masih dapat menerima. Soalnya ini kan berkaitan dengan investasi usaha kita. Kalau tiba-tiba tidak bisa diperpanjang kan kita susah," pungkasnya. (nal/rev)