Pengurus RT/RW hingga Guru TPQ di Tuban Jadi Peserta BPJS Naker

Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Gunawan Wihandono
Kamis, 29 April 2021 22:42 WIB

Bupati Tuban, H. Fathul Huda menerima penghargaan dari Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Timur, di Ruang RH Ronggolawe Setda Tuban, Kamis (29/4/2021).

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban berupaya memberikan jaminan sosial bagi aparaturnya. Salah satunya melalui pendaftaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi perangkat desa, BPD, RT/RW, hingga Guru TPQ.

Atas capaian tersebut, Bupati Tuban H. Fathul Huda dan Wabup Noor Nahar Hussein menerima penghargaan dari Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Timur, di Ruang RH Ronggolawe Setda Tuban, Kamis (29/4/2021).

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Timur, Deny Yusyulian mengatakan, program jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan banyak manfaat bagi pesertanya. Di antaranya, program jaminan kecelakan kerja, santunan, dan beasiswa. “Yang terbaru, BPJS Naker mencanangkan program jaminan kehilangan pekerjaan,” katanya.

Tercatat, sebanyak 15 ribu aparatur Pemkab Tuban telah terdaftar BPJS Naker, mencakup PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, hingga pengurus RT/RW, dan guru TPQ. Namun, dari 600 ribu pekerja di Kabupaten Tuban baru 25 ribu orang yang sudah terdaftar.

“Kami harap dukungan dan kontribusi Pemkab Tuban untuk mengedukasi masyarakat agar ikut terdaftar BPJS Naker,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Bupati Tuban H. Fathul Huda menyampaikan terima atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, langkah Pemkab Tuban mendaftarkan aparatur sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung program pemkab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kesuksesan program jaminan sosial ketenagakerjaan perlu didukung semua pihak,” ungkapnya.

Melalui program tersebut, bupati berharap pekerja kian termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi keluarga pekerja.

"Keikutsertaan pegawai Pemkab Tuban pada program jaminan sosial ketenagakerjaan akan dibiayai anggaran pemerintah. Rencananya akan dianggarkan pada refocusing maupun PAPBD terdekat,” pungkasnya. (gun/ian)