Putri Pendiri NU, Mundjidah Wahab Calon Kuat Ketua DPW PPP Jatim
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Didi Rosadi
Rabu, 26 Mei 2021 21:36 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan melaksanakan Muswil IX, pada 31 Mei - 1 Juni 2021 di Surabaya. Salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua DPW PPP Jawa Timur yang baru.
Salah satu sosok yang dicalonkan menjadi Ketua DPW PPP Jawa Timur, adalah Hj Mundjidah Wahab atau yang akrab disapa Bu Mun. Ia merupakan putri dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Almaghfurlah KH Abdul Wahab Chasbullah.
BACA JUGA:
Bersama Baznas, Khofifah santuni 500 Yatim dan Dhuafa di Kota Mojokerto
Peringati 75 Tahun Diplomasi Australia-Indonesia, Khofifah Apresiasi Kinerja Fionna Hoggart
Diawali Santunan Anak Yatim, Khofifah Lantik Pengurus PW Muslimat NU Sumbar
Pesan Khofifah saat Tutup Pesantren Ramadan Balita Muslimat NU se-Indonesia
Perhelatan Muswil IX DPW PPP Jawa Timur nantinya dipastikan akan lebih berkualitas dengan kesediaan Mundjidah Wahab maju sebagai Ketua DPW atas dorongan Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa pekan lalu.
Dukungan kepada Mundjidah memang menguat. Sebagian besar DPC PPP di Jatim optimis dengan dikomandani Munjidah Wahab, suara PPP akan terdongkrak. Bahkan Ketua Alumni Ponpes Al Anwar Jatim KH Ahmad Mizan Basyari menyampaikan hal serupa.
“Mutlak Alumni Sarang mendukung sepenuhnya Bu Nyai Hj Mundjidah Wahab sebagai Ketua DPW Jatim," tegasnya, Rabu (26/5/2020).
Pernyataan serupa juga disampaikan salah satu tokoh PPP Jatim, Mujahid Ansori. Ia menyebutkan munculnya nama Hj Mundjidah Wahab sebagai kandidat Ketua DPW PPP Jatim merupakan dorongan dan usulan dari Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa.
Mujahid menilai Mundjidah Wahab cocok menjadi Ketua DPW PPP Jatim karena memiliki pengalaman di pemerintahan, serta merupakan penerus dari ulama karismatik Almaghfurlah KH Abdul Wahab Chasbullah. Di samping itu, Gubernur Jatim Hj Khofifah Indar Parawansa juga sudah merestui Munjidah sebagai Ketua DPW PPP Jatim.
Muswil IX ini menjadi tonggak baru dan bersejarah bagi PPP. Peraturan Organisasi dan AD/ART menjamin terlaksananya permusyawaratan yang diatur secara modern serta profesional di bawah komando DPP PPP.
"Dulu, yang menerbitkan SK DPC Kabupaten/Kota adalah DPW, sekarang menjadi wewenang dua tingkat di atasnya yaitu DPP, maka sudah menjadi kewajiban bagi DPC Kabupaten/Kota untuk Sami'na Wa Atho'na pada keputusan DPP PPP," ujar Mujahid.
Secara terpisah Ketua DPC PPP Kabupaten Jember Madini Farouq, berharap Muswil IX PPP Jatim mendatang bisa berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku, di samping itu juga bisa dijadikan ajang silaturrahim, karena masih dalam suasana syawal, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
Simak berita selengkapnya ...