Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 di Jatim, Forkopimda Gelar Rapat Koordinasi bersama BNPB

Editor: Revol Afkar
Wartawan: Anatasia Novarina
Selasa, 08 Juni 2021 14:17 WIB

Rapat koordinasi Forkopimda Jawa Timur terkait penanganan Covid-19 di Gedung Rupatama Mapolda Jatim, Senin (7/6) malam.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Forkopimda Jawa Timur melakukan rapat koordinasi terkait dengan penanganan Covid-19 bertempat di Gedung Rupatama Mapolda Jatim, Senin (7/6) malam. Rakor ini dihadiri Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito.

Selain Forkopimda Jatim, hadir dalam kegiatan tersebut yakni, Asops Panglima TNI, Kabinda Jatim, Wakapolda Jatim, Karodalops Sops Polri, Danrem 084/Bhaskara Jaya, Wali Kota Surabaya, Sekda Provinsi Jatim, PJU Kodam V/Brawijaya, PJU Polda Jatim, Kepala OPD Provinsi Jatim, dan Forkopimda Kabupaten/Kota Jajaran Jawa Timur secara virtual.

Dalam kegiatan tersebut Kadinkes Provinsi Jatim memberikan pemaparan terkait kondisi saat ini di antaranya; tren rata-rata keterpakaian kapasitas BOR ICU rumah sakit di beberapa daerah kabupaten/kota mencapai 25%. Sementara tingkat persentase pelaksanaan vaksinasi di Jawa Timur mencapai 64,13% pada dosis I dan 30.32% pada dosis ke II per 6 Juni 2021.

Sedangkan Kepala Satgas Covid-19 Jatim juga menyampaikan pemaparan kepada Forkopimda Jatim saat rapat koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah Jatim.

Tingkat kematian di Jawa Timur akibat Covid-19 mencapai 2,78%, sementara itu tingkat BOR di Kabupaten Bangkalan mencapai 82%. Varian Covid-19 B.1617 asal India sudah mulai mendominasi persebaran di wilayah Jawa Timur, maka dari itu perlu memperketat pelaksanaan penerapan prokes dan pembatasan kegiatan masyarakat.

Sedangkan Bupati Bangkalan memerangkan terkait episentrum zona merah yakni, Kecamatan Arosbaya yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 diduga akibat tradisi lebaran ketupat serta PMI yang mengabaikan prokes.

"Telah dilakukan pembatasan mobilitas masyarakat serta swab masal di Kecamatan Arosbaya yang diduga menjadi Epicentrum Persebaran Covid-19," jelas R. Abdul Latif Amin Imron, Bupati Bangkalan, Senin (7/7)2021).

Sedangkan paparan Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro menerangkan, tingkat BOR di rumah sakit di Kabupaten Madiun mencapai 35% serta penerapan larangan isolasi mandiri bagi masyarakat Madiun yang terpapar Covid-19 untuk menekan tingkat persebaran Covid-19 di Masyarakat.

Selanjutnya, Bupati Tulungagung menerangkan BOR di Kabupaten Tulungagung yang mencapai 63%. Serta tingkat penambahan kasus aktif dalam dua bulan terakhir terjadi kenaikan namun tidak signifikan.

Wali Kota Madiun pun juga menyampaikan, bahwa BOR di Kota Madiun yang mencapai 69% serta upaya penekanan penyebaran Covid-19 di Kota Madiun.

Terkait Covid-19 di Kabupaten Trenggalek, bupati menyampaikan saat ini terdapat 86 kasus aktif dan BOR mencapai 30%.

Sementara Bupati Banyuwangi menerangkan kasus aktif Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi yang mencapai 101 pasien, serta BOR yang mencapai 51%. Sedangkan Bupati Bojonegoro menerangkan BOR di Kabupten Bojonegoro yang mencapi 58%.

Dari pemaparan Bupati/Wali Kota di Jatim, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto menyebutkan, upaya yang dilaksanakan dalam menekan angka persebaran Covid-19 yakni melakukan rapat koordinasi, mengecek ketersediaan BOR, penambahan tenaga kesehatan dan alat kesehatan serta penerapan protokol kesehatan.

"Pelaksanaan penyekatan di perbatasan Surabaya dan Bangkalan pada 6 Juni terkonfirmasi 30 orang positif, pada 7 Juni terkonfirmasi 41 orang positif. Hal ini perlu menjadi perhatian kusus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19," jelas Pangdam V Brawijaya.

Sedangkan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta menyebutkan, penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Bangkalan mencapai 40 orang dengan kasus aktif 115 orang.

"Fokus penanganan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan dengan menerapkan 3T dilakukan di 4 (empat) Kecamatan yakni Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Klampis, dan Kecamatan Geger," ungkap Kapolda Jatim.

Ditambahkan Kapolda, pihaknya melibatkan Polrestabes Surabaya, Polres Tanjung Perak dan Polres Bangkalan dalam melakukan penyekatan di perbatasan Bangkalan dan Surabaya untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Kita perlu bekerja sama dengan meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi di segala sektor lini untuk menangani Covid-19," tambah Kapolda.

Tidak hanya Bupati dan Wali Kota di Jatim yang memberikan pemaparan terkait dengan kondisi wilayah masing-masing. Ahli Epidomologi BNPB juga memberikan pemaparannya. Kasus kenaikan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan tidak diikuti dengan ketersedian BOR yang cukup, sehingga menjadi atensi dari BNPB untuk mengantisipasi dan menekan angka kematian.

"Pembelajaran dari lonjakan kasus di Kabupaten Kudus, apabila diantisipasi pada dua minggu sebelumnya maka tidak terjadi lonjakan mencapai 2.000 kasus aktif," ucap Kepala BNPB.

Sementara itu Kepala BNPB meminta agar ketersediaan BOR serta tenaga kesehatan di rumah sakit dan tempat isolasi mandiri diperhatikan. Ia juga meminta Posko PPKM mikro untuk mengendalikan kasus aktiv Covid-19 difungsikan secara maksimal.

"Konsisten dan meningkatkan jumlah pemeriksaan baik tracing maupun testing, dan pantau kedisiplinan protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas penduduk serta diperlukan kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas antar stakeholder dalam menangani kasus Covid-19," lanjut dia.

Terakhir, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, bahwa Forkopimda Jatim terus melaksanakan pencagahan penularan Covid-19, terutama varian baru di Jatim dengan melaksanakan protokol kesehatan ketat bagi PMI yang kembali ke Jatim. Yakni dengan dilakukan karantina dan pemeriksaan swab test di Asrama Haji maupun pos PPKM Mikro masing-masing wilayah.

"Berkaitan dengan melonjaknya penyebaran Covid-19 di Bangkalan, maka kami Forkopimda bersama sama melaksanakan antisipasi dengan penyekatan di Suramadu dan titik lainnya untuk mencegah penyebaran di daerah lain serta pelaksanaan swab antigen masal maupun 3T," jelas Gubernur Jatim.(ana/rev)