Pemprov Jatim Siap Gelar Pendidikan Tatap Muka Terbatas

Editor: Revol Afkar
Wartawan: M. Didi Rosadi
Senin, 21 Juni 2021 23:54 WIB

Dr. Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Jatim. foto: ist.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Provinsi Jawa Timur memastikan menjadi provinsi kali pertama di Indonesia yang melakukan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Wahid Wahyudi saat ditemui di DPRD Jatim, Senin (21/6/2021).

"Kami sudah siap PTM. Bahkan Jatim itu adalah provinsi pertama kali di Indonesia yang melakukan uji coba PTM," katanya.

Menurut Wahid, Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah mengambil kebijakan sejak tanggal 18 Agustus 2020 lalu. Di mana, Provinsi Jatim sudah melakukan uji coba PTM terbatas.

"Kenapa itu kita lakukan, karena PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh, red) kita laksanakan mulai bulan Maret 2020. Setelah berjalan 5 bulan, tepatnya bulan Juli kami evaluasi. Ternyata PJJ dengan segala keterbatasan, tidak semua orang punya handphone android dan internet yang bagus," terangnya.

Sehingga, lanjut Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim ini, prinsip Gubernur Khofifah adalah bagaimana menanggulangi Covid-19 tanpa harus mengorbankan dunia pendidikan. "Oleh karena itu, kita lakukan uji coba tatap muka dengan prokes yang ketat," imbuhnya.

"Tempat yang aman dari Covid-19 adalah sekolah. Karena di sekolah ada penyemprotan disinfektan secara rutin, bisa dikendalikan aktivitasnya dan itulah yang dilakukan Jatim," sambung Wahid.

Wahid pun membeberkan beberapa syarat PTM terbatas bagi SMA/SMK. Pertama, kata dia, mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten dan Kota. Tentunya, kata dia, bupati dan wali kota pasti akan melihat perkembangan Covid-19 di daerahnya masing-masing untuk memberikan rekomendasi.

"Nah, sampai hari ini Gubernur Jatim sudah berkirim surat pada bupati dan wali kota yang intinya bahwa PTM itu akan dilaksanakan dua syarat. Pertama, mendapatkan persetujuan dari bupati/wali kota setempat. Kedua, siswa yang mengikuti PTM itu mendapatkan persetujuan dari orang tua siswa," ungkapnya.

Kemudian, lanjut Wahid, sarana prasarana protokol kesehatan (prokes) harus lengkap di sekolah. "Termasuk sekolah harus menyiapkan Gugus Tugas Covid-19 sekolah secara bergiliran dari siswa," imbuh dia.

Soal jam belajar siswa, Wahid menerangkan pembelajaran hanya dilaksanakan empat jam atau delapan jam pelajaran dengan masing-masing pelajaran 30 menit.

"Jadi, kalau dilaksanakan jam 07.00 WIB sampai jam 11.00 WIB siang, istirahat 15 menit sehingga waktunya dhuhur diharapkan sudah pulang agar tidak terjadi kerumunan. Sehingga salat dhuhur bisa dilaksanakan di rumah masing-masing," paparnya.

Wahid juga menjelaskan banyaknya keterbatasan belajar saat PJJ tetap diberlakukan. "Diprioritaskan kepada hal-hal yang kurang optimal apabila dilakukan PJJ. Misalnya pendidikan fisika, kimia dan matematika itu kalau PJJ itu rata-rata daya tangkapnya rendah," tandasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih meminta sekolah melakukan persiapan matang jelang PTM Juli mendatang. Selain fasilitas penunjang protokol kesehatan, sekolah juga harus bisa memproteksi siswa selama berangkat dan pulang sekolah.

"Sepanjang memenuhi syarat, tetap bisa dilaksanakan (PTM, red)," kata Hikmah.

Politikus PKB ini pun yakin persiapan sekolah sudah sangat bagus. Pasalnya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di-refocusing itu sebagiannya digunakan untuk mempersiapkan proses PTM. "Baik penyediaan wastafel dan sebagainya," urainya.

Namun, pihaknya justru mengkhawatirkan saat siswa berangkat dan pulang sekolah. "Sebab, bisa saja para siswa mampir atau bahkan keluyuran ke tempat lain, sehingga berpotensi tertular virus," pungkas Ketua Perempuan Bangsa Jatim tersebut. (mdr/rev)